_web.jpg)
Dalam rangka pembinaan dan pengenalan lingkungan Inspektorat Jenderal kepada para PNS Formasi Angkatan 2017 dan CPNS Formasi Angkatan 2018, telah diadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) mengenai pengenalan isu terkini terkait Itjen Kementerian PUPR
Melalui kegiatan ini, saya harap ada peningkatan kapasitas dalam diri kita (Itjen) untuk mengemban peran sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada saat kita bertugas
Setiap Instansi Pemerintah perlu melakukan penilaian terkait reformasi birokrasi
Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR disepakati menggunakan konsep ‘three line of defense’. Unit Pelaksana atau Satuan Kerja sebagai Lini Pertama (first line).
“Selain materi-materi audit yang disampaikan melalui 180 Jam Pelatihan, perlu kiranya para Calon Auditor ini diberikan Soft Skill untuk menjaga hal yang paling krusial dari seorang Auditor, yaitu Integritas”, ucap Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP
saya perempuan anti korupsi. gratifikasi awal muasal korupsi, korupsi dimulai dengan diskriminasi dan pola pikir yang kurang jernih
Inspektur Jenderal mengharapkan pada pertemuan ini, para peserta dapat memberikan masukan dan saran-saran mengenai Konsep Pedoman Audit Kinerja.
Pada tahun 2018, BPKP telah melakukan kegiatan pengawasan di beberapa elemen kegiatan Kementerian PUPR sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi agar hasil pengawasan tersebut dapat menjadi saran perbaikan bagi Kementerian PUPR
Dalam sambutan tertulisnya Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa kita patut bersyukur dengan dilakukannya sosialisasi, pembinaan dan pencegahan maka sampai dengan saat ini tidak ada pengaduan terkait pungutan liar, dan ki
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR menjadi pembicara pada acara Workshop yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), membahas tentang Pengendalian Intern APIP BPS dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkup BPS
Konsinyasi dilakukan dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian laporan sehingga nantinya bisa langsung ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan audit bersama yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan November 2018. Kegiatan serupa akan diadakan selama bulan Oktober 2018 untuk 33 Provinsi, yang dibagi dalam 4 batch.
Inspektur Jenderal Ir. Widiarto, Sp. 1 melantik 2 pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. 45/KPTS/IJ/2018
sosialisasi SE Menteri PUPR No. 01/SE/M/2018 tentang pengelolaan pegawai non-PNS di Kementerian PUPR dan peningkatan dalam pelayanan prima
Inspektur Jenderal menekankan bahwa, “Selama kita tidak mengambil uang Negara, dan membuat rugi Negara, kita tidak perlu takut dan khawatir”.
Acara benchmarking menekankan beberapa poin penting yang menjadi elemen kesatuan dalam IACM seperti, pemanfaatan IT dalam teknik audit berbasis komputer/database, edukasi SDM, hingga PKPT berbasis manajemen resiko
Penilaian ini akan menghasilkan rekapitulasi berupa Lembar Kerja Evaluasi dan Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai Internal
.JPG)
Pra Konreg bertujuan untuk menyusun program anggaran yang akurat dan terpadu
.JPG)
Membangun Zona Integritas dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi
.JPG)
Responsif Gender untuk mendukung pencapaian Visi Kementerian PUPR tahun 2025
Inspektur Jenderal : "Isi sumpah yang harus terus diingat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari"
kita semua harus punya K3, yaitu: Komitmen, Kompeten, Kompak. Kita harus kompak dalam bekerja dan harus sama-sama bekerja
kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan tindak lanjut atas arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ...
Jokowi Akan Pangkas 42 ribu Peraturan yang Tumpang Tindih
.jpg)
Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana revolusi mental guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dapat di wujudkan
Bimtek & Diklat Audit Itjen
