Berita TerkiniIndex Berita

Media Indonesia - 5/03/2018

Biaya Penanganan Kasus Korupsi

Media Indonesia - 2/03/2018

Proyek Infrastruktur akan Diawasi Ketat

Media Indonesia - 2/03/2018

TP4 Menindak tanpa Bikin Takut

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 11 Tahun 2017

tentang perubahan atas peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor per-1633/k/jf/2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan sertifikasi pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional auditor melalui pengangkatan perpindahan da

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 06 Tahun 2017

tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional auditor melalui penyesuaian / inpassing

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 04 Tahun 2016

tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 16 Tahun 2015

tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 06 Tahun 2015

tentang grand design peningkatan kapabilitas aparat pengawsan intern pemerintah tahun 2015-2019

Produk AAIPI nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014

tentang pemberlakuan kode etik auditor intern pemerintah indonesia, standar audit intern pemerintah indonesia, dan pedoman telaah sejawat auditor intern pemerintah indonesia

Produk AAIPI nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014

tentang pemberlakuan kode etik auditor intern pemerintah indonesia, standar audit intern pemerintah indonesia, dan pedoman telaah sejawat auditor intern pemerintah indonesia

Produk AAIPI nomor S-01/AAIPI/3/2014

tentang kode etik auditor intern pemerintah indonesia

Produk AAIPI nomor

tentang pedoman telaah sejawat

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 51 Tahun 2012

tentang perubahan atas peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: per/220/m.pan/7/2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 28 Tahun 2012

tentang pedoman telaahan sejawat hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor PER-1633/K/JF/2011

tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 49 Tahun 2011

tentang pedoman umum pakta integritas di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 Tahun 2011

tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 19 Tahun 2009

tentang pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan intern pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor PER/220/M.PAN/7/2008

tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor PER/04/M.PAN/03/2008

tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor PER/05/M.PAN/03/2008

tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor PER/03.1/M/PAN/3/2007

tentang kebijakan pengawasan nasional aparat pengawasan intern pemerintah tahun 2007-2009

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor PER/35/M.PAN/10/2006

tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan tahunan aparat pengawasan intern pemerintah pusat

Undang- Undang nomor 15

tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Undang- Undang nomor 20

tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang- Undang nomor 31

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Peraturan Pemerintah - Perpu nomor 60

tentang sistem pengendalian intern pemerintah

Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016

tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar

Instruksi Presiden nomor 10 Tahun 2016

tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017

Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2015

tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015

Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2014

tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014

Peraturan Menteri PUPR nomor 26/PRT/M/2017

tentang panduan pembangunan budaya integritas di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Peraturan Menteri PUPR nomor 25/PRT/M/2017

tentang pedoman umum pengawasan intern di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Peraturan Menteri PUPR nomor 10/PRT/M/2017

tentang tata cara penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Peraturan Menteri PUPR nomor 16/PRT/M/2016

tentang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2016

tentang pengendalian gratifikasi di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Peraturan Menteri PUPR nomor 06/PRT/M/2008

tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemeriksaan konstruksi di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2008

tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 08/PRT/M/2008

tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan khusus di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2007

tentang pedoman umum pelaksanaan dalam rangka pengawasan fungsional di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 34/PRT/M/2006

tentang pedoman pelaksanaan sistem pengendalian manajemen jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 33/PRT/M/2006

tentang pedoman pelaksanaan sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan kontrak jasa konsultasi di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 04/PRT/M/2006

tentang kode etik auditor inspektorat jenderal departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 01/PRT/M/2006

tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi lakip satminkal eselon i di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 604/PRT/M/2005

tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan pada pemilihan jasa pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan departemen pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 603/PRT/M/2005

tentang pedoman umum sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum

Peraturan Menteri PUPR nomor 323/PRT/M/2005

tentang tata cara penanganan masukan dari masyarakat di lingkungan departemen pekerjaan umum

Keputusan Menteri PUPR nomor 141/KPTS/M/2018

tentang perubahan atas keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 60/kpts/m/2017 tentang unit pemberantasan pungutan liar di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Keputusan Menteri PUPR nomor 62/KPTS/M/2017

tentang unit pemberantasan pungutan liar di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Keputusan Menteri PUPR nomor 975/KPTS/M/2016

tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Keputusan Menteri PUPR nomor 869/KPTS/M/2016

tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Keputusan Menteri PUPR nomor 593/KPTS/M/2016

tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi kementerian

Surat Edaran Menteri PUPR nomor 18/SE/M/2017

tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Menteri PUPR nomor 13/SE/M/2016

tentang pedoman pelaksanaan pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Menteri PUPR nomor 07/SE/M/2014

tentang pengendalian gratifikasi bagi pegawai aparatur sipil negara di kementerian pekerjaan umum

Surat Edaran Menteri PUPR nomor 05/SE/M/2005

tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 19/SE/IJ/2017

tentang pedoman layanan jasa konsultasi atas pekerjaan yang berpotensi tidak dapat diselesaikan sesuai masa pelaksanaan kontrak di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 18/SE/IJ/2017

tentang penyampaian laporan penerimaan gratifikasi di inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui website, e-mail dan aplikasi whatsapp

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 09/SE/IJ/2017

tentang pedoman penyelenggaraan klinik konsultasi inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 08/SE/IJ/2017

tentang pedoman kendali mutu audit di inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 10/SE/IJ/2017

tentang pedoman dalam pelaksanaan reviu usulan revisi anggaran di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 11/SE/IJ/2017

tentang pedoman pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 12/SE/IJ/2017

tentang prosedur pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu di inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 13/SE/IJ/2017

tentang prosedur pelaksanaan penelitian awal atas pengaduan masyarakat di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 14/SE/IJ/2017

tentang pedoman pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga (rka-kl) di inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 15/SE/IJ/2017

tentang prosedur pelaksanaan verifikasi pekerjaan yang melewati tahun anggaran di inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 16/SE/IJ/2017

tentang prosedur pelaksanan reviu penggunaan dana tanggap darurat akibat bencana atau kegiatan mendesak di inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 06/SE/IJ/2017

tentang pedoman kendali mutu audit inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 05/SE/IJ/2017

tentang pedoman pelaksanaan audit di lingkungan inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 02/SE/IJ/2017

tentang pedoman auditor inspektorat jenderal dalam pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (pkpt)

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 03/SE/IJ/2017

tentang kebijakan pengawasan inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 02/SE/IJ/2012

tentang mekanisme pembahasan temuan berita audit (ba) inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 01/SE/IJ/2012

tentang mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 03/SE/IJ/2011

tentang tertib laporan hasil audit inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 05/SE/IJ/2008

tentang penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal departemen pekerjaan umum

Surat Edaran Inspektur Jenderal nomor 04/SE/IJ/2008

tentang tata cara penelitian awal masukan dari masyarakat di lingkungan departemen pekerjaan umum