Produk Hukum


×

Semua Jenis Produk Hukum

ID Nomor Tentang
1 Undang - Undang
Nomor B.1341/01-13/03/2017

PEDOMAN DAN BATASAN GRATIFIKASI

2 Undang - Undang
Nomor NOMOR 15 TAHUN 2004

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

3 Undang - Undang
Nomor NOMOR 20 TAHUN 2001

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

4 Undang - Undang
Nomor NOMOR 31 TAHUN 1999

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

5 Peraturan Pemerintah
Nomor NOMOR 60 TAHUN 2008

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

6 Peraturan Presiden
Nomor NOMOR 87 TAHUN 2016

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

7 Instruksi Presiden
Nomor NOMOR 10 TAHUN 2016

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN 2017

8 Instruksi Presiden
Nomor NOMOR 07 TAHUN 2015

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

9 Instruksi Presiden
Nomor NOMOR 02 TAHUN 2014

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014

10 Peraturan Menteri PU
Nomor 16/PRT/M/2010

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG

11 Peraturan Menteri PU
Nomor 08/PRT/M/2008

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

12 Peraturan Menteri PU
Nomor 07/PRT/M/2008

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENYELURUH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

13 Peraturan Menteri PU
Nomor 06/PRT/M/2008

PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

14 Peraturan Menteri PU
Nomor 34/PRT/M/2006

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 

15 Peraturan Menteri PU
Nomor 33/PRT/M/2006

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONTRAK JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

16 Peraturan Menteri PU
Nomor 04/PRT/M/2006

KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

17 Peraturan Menteri PU
Nomor 604/PRT/M/2005

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

18 Peraturan Menteri PU
Nomor 604/PRT/M/2005

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

19 Peraturan Menteri PU
Nomor 603/PRT/M/2005

PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM

20 Peraturan Menteri PU
Nomor 603/PRT/M/2005

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen
di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

21 Peraturan Menteri PU
Nomor 323/PRT/M/2005

TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

22 Keputusan Kepala BPKP
Nomor PER-11/K/JF/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1633/K/JF/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN DAN PENGANGKATA

23 Keputusan Kepala BPKP
Nomor PER-06/K/JF/2017

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

24 Keputusan Kepala BPKP
Nomor PER-04/K/JF/2016

PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

25 Keputusan Kepala BPKP
Nomor PER-16/K/JF/2015

PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

26 Keputusan Kepala BPKP
Nomor PER-06/K/JF/2015

GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019

27 Keputusan Kepala BPKP
Nomor PER-1633/K/JF/2011

PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

28 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/28/M.PAN/5/2012

PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

29 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/49/M.PAN/10/2011

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

30 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/42/M.PAN/9/2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

31 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/19/M.PAN/12/2009

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

32 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/220/M.PAN/7/2008

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA

33 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/05/M.PAN/03/2008

STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

34 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/04/M.PAN/03/2008

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

35 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

36 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/03.1/M.PAN/3/2007

KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2007-2009

37 Peraturan Menteri PAN & RB
Nomor PER/35/M.PAN/10/2006

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT

38 Surat Edaran Menteri PU
Nomor 18/SE/M/2017

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

39 Surat Edaran Menteri PU
Nomor 13/SE/M/2016

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

40 Lainnya
Nomor 03/pks/ij/2017

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT kOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBANGUNAN KONEKSITAS 

41 Lainnya
Nomor 51/KPTS/DB/2017

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

42 Lainnya
Nomor 45/KPTS/DR/2017

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

43 Lainnya
Nomor 126/KPTS/DK/2017

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

44 Lainnya
Nomor 02/PKS/IJ/2017

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN BIDANG HUKUM, KERJASAMA, DAN PENGAWASAN INTERNAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN SAKSI PELAKU

45 Lainnya
Nomor 62/kpts/m/2017

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

46 Lainnya
Nomor 52/KPTS/KW/2016

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

47 Lainnya
Nomor 869/kpts/m/2016

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

48 Lainnya
Nomor 153/KPTS/D/2016

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

49 Lainnya
Nomor 156/KPTS/DC/2016

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

50 Lainnya
Nomor 51/KPTS/SJ/2016

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

51 Lainnya
Nomor 78/KPTS/KM/2016

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

52 Lainnya
Nomor 593/KPTS/M/2016

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN

53 Lainnya
Nomor 975/KPTS/M/2016

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

54 Lainnya
Nomor PIAGAM AUDIT INTERN

PIAGAM AUDIT INTERN

55 Lainnya
Nomor 47/KPTS/KL/2016

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

56 Lainnya
Nomor 16/PKS/M/2015

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM RANGKA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK

57 Lainnya
Nomor PERATURAN KETUA KPK NOMOR 06 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

58 Lainnya
Nomor PERATURAN KEPALA KPK NOMOR 02 TAHUN 2014

PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

59 Lainnya
Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014

PEMBERLAKUAN KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA, STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA, DAN PEDOMAN TELAAH SEJAWAT AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA 

60 Lainnya
Nomor S-01/AAIPI/3/2014

KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

61 Lainnya
Nomor

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH

62 Lainnya
Nomor

STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

63 Lainnya
Nomor SE/06/M.PAN/04/2006

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

64 Lainnya
Nomor

ANGGOTA KOMITE STANDAR AUDIT AAIPI

65 Lainnya
Nomor

ANGGOTA KOMITE KODE ETIK AAIPI

66 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 26/PRT/M/2017

PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

67 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 25/PRT/M/2017

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

68 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 10/PRT/M/2017

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

69 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 07/PRT/M/2017

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

70 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 16/PRT/M/2016

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

71 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 14/PRT/M/2016

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

72 Keputusan Irjen
Nomor 12/KPTS/IJ/2017

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2017

73 Keputusan Irjen
Nomor 39/KPTS/IJ/2016

PEMBENTUKAN TIM KERJA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

74 Keputusan Irjen
Nomor 39/KPTS/IJ/2016

PEMBENTUKAN TIM KERJA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

75 Surat Edaran Irjen
Nomor 18/SE/IJ/2017

PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI WEBSITE, E-MAIL , DAN APLIKASI WHATSAPP

76 Surat Edaran Irjen
Nomor 09/SE/IJ/2017

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

77 Surat Edaran Irjen
Nomor 08/SE/IJ/2017

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

78 Surat Edaran Irjen
Nomor 16/SE/IJ/2017

PROSEDUR PELAKSANAAN REVIU PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA ATAU KEGIATAN MENDESAK DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

79 Surat Edaran Irjen
Nomor 15/SE/IJ/2017

PROSEDUR PELAKSANAAN VERIFIKASI PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

80 Surat Edaran Irjen
Nomor 14/SE/IJ/2017

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KL) DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

81 Surat Edaran Irjen
Nomor 13/SE/IJ/2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN AWAL ATAS PENGADUAN MASYARAKAT DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

82 Surat Edaran Irjen
Nomor 12/SE/IJ/2017

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

83 Surat Edaran Irjen
Nomor 11/SE/IJ/2017

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

84 Surat Edaran Irjen
Nomor 10/SE/IJ/2017

PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

85 Surat Edaran Irjen
Nomor 06/SE/IJ/2017

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

86 Surat Edaran Irjen
Nomor 05/SE/IJ/2017

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

87 Surat Edaran Irjen
Nomor 03/SE/IJ/2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

88 Surat Edaran Irjen
Nomor 02/SE/IJ/2017

Pedoman Auditor Inspektorat Jenderal dalam Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)