semua peraturan


ID Nomor Tentang Berkas
1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 11 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Pengangkatan Perpindahan da

2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 06 Tahun 2017

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian / Inpassing

3 Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SE/06/M.PAN/04/2006

Pelaksanaan Pakta Integritas

4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 04 Tahun 2016

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

5 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 16 Tahun 2015

Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

6 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 06 Tahun 2015

Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawsan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019

7 Produk AAIPI
Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014

Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia

8 Produk AAIPI
Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014

Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia

9 Produk AAIPI
Nomor S-01/AAIPI/3/2014

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia

10 Produk AAIPI
Nomor

Pedoman Telaah Sejawat

11 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 51 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

12 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 28 Tahun 2012

Pedoman Telaahan Sejawat hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

13 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor PER-1633/K/JF/2011

Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

14 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 49 Tahun 2011

Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

15 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 42 Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

16 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 19 Tahun 2009

Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

17 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor PER/220/M.PAN/7/2008

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

18 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor PER/04/M.PAN/03/2008

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

19 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor PER/05/M.PAN/03/2008

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

20 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

21 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor PER/03.1/M/PAN/3/2007

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009

22 Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor PER/35/M.PAN/10/2006

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat

23 Undang- Undang
Nomor 15

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

24 Undang- Undang
Nomor 20

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

25 Undang- Undang
Nomor 31

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

26 Peraturan Pemerintah - Perpu
Nomor 60

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

27 Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2016

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

28 Instruksi Presiden
Nomor 10 Tahun 2016

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017

29 Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 2015

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

30 Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2014

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

31 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 26/PRT/M/2017

Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

32 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 25/PRT/M/2017

Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

33 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 10/PRT/M/2017

Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

34 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 16/PRT/M/2016

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

35 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 14/PRT/M/2016

Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

36 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 06/PRT/M/2008

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

37 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 07/PRT/M/2008

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

38 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 08/PRT/M/2008

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

39 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 14/PRT/M/2007

Pedoman Umum Pelaksanaan dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

40 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 34/PRT/M/2006

Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

41 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 33/PRT/M/2006

Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Kontrak Jasa Konsultasi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

42 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 04/PRT/M/2006

Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

43 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 01/PRT/M/2006

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

44 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 604/PRT/M/2005

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

45 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 603/PRT/M/2005

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum

46 Peraturan Menteri PUPR
Nomor 323/PRT/M/2005

Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

47 Keputusan Menteri PUPR
Nomor 141/KPTS/M/2018

Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

48 Keputusan Menteri PUPR
Nomor 62/KPTS/M/2017

Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

49 Keputusan Menteri PUPR
Nomor 975/KPTS/M/2016

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

50 Keputusan Menteri PUPR
Nomor 869/KPTS/M/2016

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

51 Keputusan Menteri PUPR
Nomor 593/KPTS/M/2016

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian

52 Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 18/SE/M/2017

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

53 Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 13/SE/M/2016

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

54 Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 07/SE/M/2014

Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum

55 Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 05/SE/M/2005

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

56 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 19/SE/IJ/2017

Pedoman Layanan Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan yang Berpotensi Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

57 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 18/SE/IJ/2017

Penyampaian Laporan Penerimaan Gratifikasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Website, E-Mail dan Aplikasi Whatsapp

58 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 09/SE/IJ/2017

Pedoman Penyelenggaraan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

59 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 08/SE/IJ/2017

Pedoman Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

60 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 10/SE/IJ/2017

Pedoman Dalam Pelaksanaan Reviu Usulan Revisi Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

61 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 11/SE/IJ/2017

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

62 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 12/SE/IJ/2017

Prosedur Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

63 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 13/SE/IJ/2017

Prosedur Pelaksanaan Penelitian Awal Atas Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

64 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 14/SE/IJ/2017

Pedoman Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

65 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 15/SE/IJ/2017

Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

66 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 16/SE/IJ/2017

Prosedur Pelaksanan Reviu Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana Atau Kegiatan Mendesak di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

67 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 06/SE/IJ/2017

Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

68 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 05/SE/IJ/2017

Pedoman Pelaksanaan Audit di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

69 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 02/SE/IJ/2017

Pedoman Auditor Inspektorat Jenderal Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

70 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 03/SE/IJ/2017

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

71 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 02/SE/IJ/2012

Mekanisme Pembahasan Temuan Berita Audit (BA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

72 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 01/SE/IJ/2012

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

73 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 03/SE/IJ/2011

Tertib Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

74 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 05/SE/IJ/2008

Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

75 Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor 04/SE/IJ/2008

Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum