Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Berita Kita
berita itjen pupr

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern Tahun 2020

Posted by:authorhkp   2 bulan yang lalu

Bogor (11/12), dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan intern tahun 2020 dan penyusunan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021 serta penyelesaian SOP Pengawasan Intern, maka diadakan kegiatan guna memfasilitasi perihal tersebut. Dalam kegiatan ini, turut hadir Plt. Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Inspektur, para Kepala Bagian Sekretariat Itjen, Para Kasubbag TU Inspektorat dan para peserta kegiatan lainnya.

Kesempatan ini digunakan untuk mengkonsolidasikan pekerjaan-pekerjaan serta menyamakan persepsi sehingga dikemudian hari dapat terjalin kekompakan dan meminimalisir potensi kesalahpahaman. Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Nursanthyasto menekankan agar kita dapat memetakan audit yang dibutuhkan oleh tiap Unit Organisasi dalam PKPT. Bimo juga mengingatkan bahwasanya tahun depan, akan banyak PMK yang akan kita aplikasikan sehingga perlu dikomunikasikan kepada setiap pihak. Bimo mengingatkan, “untuk tahun 2021 tiap-tiap Inspektorat memiliki rencana kerja yang diusulkan kepada satker yang nantinya akan dijadikan acuan terhadap E-Monitoring,” tutur Bimo.

Guna mempertahankan predikat WTP pada laporan Keuangan Kementerian PUPR, pekerjaan rumah BMN perlu diselesaikan. Inspektorat Jenderal beserta Biro BMN perlu berkoordinasi dengan BPK sehingga kita dapat menyelesaikannya sebelum deadline waktu yang ditentukan. Permasalahan ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran, sehingga pemetaan terkait reviu NUP dapat dilakukan sebelumnya oleh Biro BMN. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dari proses reviu yang dilakukan baik oleh Inspektorat Jenderal maupun BPKP.

Pada hari kedua, Plt. Inspektur Jenderal Widiarto memberi tugas untuk melakukan probity audit berdasarkan 9 strategi fraud PB/J dan risk appetite yang telah Kementerian PUPR tentukan. Probity Audit dilakukan secara online/virtual dan ditargetkan dapat dilakukan sebesar 20% dari total paket yang dilelangkan. “Sebagai APIP kementerian, kita bertugas mendampingi proses lelang dini yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR, minimalisir potensi fraud, dan apabila ditemukan jangan ragu untuk bertindak dan melaporkannya,” tutur Widiarto. (NF)