Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Berita Kita
berita itjen pupr

Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPKP Dengan Kementerian PUPR

Posted by:authorhkp   2 bulan yang lalu

Jakarta (22/12), bertempat di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, telah dilaksanakan seremonial penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPKP dengan Kementerian PUPR. Nota Kesepahaman yang telah dibuat diharapkan dapat mendukung Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PUPR. Seremonial penandatanganan dilakukan dengan singkat dan dihadiri tamu terbatas.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Kepala BPKP Muhamad Yusuf Ateh dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku pihak yang akan menandatangani Nota Kesepahaman, turut hadir pula para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkup BPKP dan Kementerian PUPR.

Dalam sambutan singkatnya, Ateh menyampaikan bahwa Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan negeri, diharapkan dapat memberikan sumbangsih lebih lagi dalam segi pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Ateh menambahkan, BPKP memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kementerian PUPR, “hari ini kita menandatangani Nota Kesepahaman sebagai bentuk komitmen, integritas kerja antar instansi untuk sinergi yang lebih baik lagi”, tutur Ateh.

Ditambahkan oleh Basuki, “kita sudah mendapatkan satu Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK, dan ini tidak lepas dari dukungan BPKP, kita juga akan mencoba meningkatkan nilai IACM”. Kedepan Kementerian PUPR masih dipercayai untuk memegang anggaran pembangunan infrastruktur yang besar. Sebelum mengakhiri sambutan singkatnya, Basuki menekankan untuk melakukan pengawasan dengan benar, “dalam rangka membelanjakan uang negara, kegiatan pengawasan harus dilakukan oleh para Direktur Jenderal hingga ke unit Satker dan Inspektorat Jenderal mendampingi dengan probity audit”, tutup Basuki.

Sebagaimana diketahui Kementerian PUPR dan BPKP sudah lama menjalin sinergi positif. Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP menjadi satu acuan bagi kementian PUPR untuk melakukan pembenahan diri. Dari segi pengawasan, BPKP bersinergi dengan Inspekorat Jenderal untuk menjadikan Kementerian PUPR lebih baik lagi senada dengan semangat membangun negeri. (NF)