Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Early Warning System Perkuat Pengendalian Intern Kementerian PUPR

Posted by:Tita Melan Maheksa   29 Jun 2020


Dimasa pandemi seperti saat ini, penggunaan anggaran harus diperhatikan dengan sangat serius. Setiap dana yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Adanya Covid-19 membuat kebutuhan akan infrastruktur kesehatan menjadi meningkat pesat. Banyak proyek-proyek yang harus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan cepat. Hal tersebut menimbulkan banyak celah untuk melakukan kecurangan. Kecurangan-kecurangan yang terjadi harus bisa ditekan hingga menjadi seminimal mungkin. Oleh karena itu, Early Warning System perlu diterapkan. Early Warning System (EWS) merupakan sebuah sistem yang telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang geologi, kesehatan, ekonomi, dll. EWS sangat berguna untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin terjadi di masa depan.

Pada tanggal 22 Juni 2020 diadakan Rapat Kerja Kementerian PUPR untuk membahas arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020. Presiden mengarahkan agar dalam melaksanakan kegiatan harus dilakukan dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Sasaran yang dituju harus tepat dan memaksimalkan outcome untuk seluruh rakyat. Early warning system harus dibangun agar mencegah kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Pihak-pihak yang masih bandel, ada niat korupsi maupun ada mens rea, harus ditindak dengan keras.

Ir.Widiarto, selaku Inspektur Jenderal, menjadi pembicara pada rapat kerja yang diadakan Kementerian PUPR. Dalam rapat tersebut Inspektur Jenderal membahas mengenai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK.  Dari hasil survey tersebut didapat Indeks SPI PUPR adalah 74,36, masih dibawah rata-rata Indeks SPI Kementerian/Lembaga sebesar 78,43. Menurut hasil survey, 50% responden expert berpendapat bahwa rendahnya indeks SPI disebabkan oleh adanya konflik kepentingan yang masih sering terjadi, 40% berpendapat hal tersebut disebabkan masih adanya suap, sedangkan dari responden pegawai 40% mengatakan bahwa sosialisasi anti korupsi yang telah dilaksanakan tidak efektif.

Menindaklanjuti arahan Presiden, dalam rapat kerja tersebut juga dibahas mengenai temuan-temuan yang ada pada Kementerian PUPR serta tindak lanjutnya. Temuan-temuan tersebut terjadi karena masih adanya conflict of interest, kelemahan pengendalian internal, dan kurangnya pemahaman aturan/ketentuan. Selain itu juga beban kerja yang tinggi dan tumpang tindih tugas serta tanggung jawab juga menjadi penyebab adanya temuan.

Pada tahun 2019 terdapat 477 materi pengaduan dari masyarakat. 44% dari total pengaduan tersebut merupakan pengaduan pemilihan penyedia. Dari total 477 materi pengaduan tersebut, hanya 12% yang terbukti. Pada tahun 2020, data hingga Mei terdapat 124 pengaduan dan 13 kasus sudah terbukti. Pengaduan paling banyak adalah tahap lelang. Dari pengaduan yang terbukti pada tahun 2020 tersebut, terdapat 45 ASN yang direkomendasikan untuk mendapat sanksi hukuman disiplin.

Masalah-masalah masih terjadi disebabkan oleh lemahnya Pengendalian Intern. EWS merupakan sistem yang dapat meningkatkan kualitas Pengendalian Intern kementerian. EWS akan membuat APIP lebih waspada terhadap kecurangan yang mungkin terjadi. Dengan EWS, APIP juga akan lebih mudah untuk menentukan kegiatan mana yang membutuhkan perhatian khusus. EWS sangatlah penting untuk memperkuat Pengendalian Intern. Seperti pepatah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati, maka akan lebih baik bagi kita untuk mencegah terjadinya kecurangan daripada menindak kegiatan curang.

 

Pustaka:

https://www.researchgate.net/publication/220592860_Towards_a_typology_of_integrated_functional_Early_Warning_Systems diakses pada 1 Juli 2020 pukul 15:10

http://sensornetwork.mipa.ugm.ac.id/2018/08/22/135/ diakses pada 1 Juli 2020 pukul 15.30