Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Seluk Beluk Audit Kepegawaian

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   06 Jul 2020


Selain Audit Kinerja, terdapat salah satu jenis Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu Audit Kepegawaian yang mungkin belum sering kita dengar di dunia pengawasan. Bagaimanakah ruang lingkupnya? Siapakah yang berhak melakukan penugasan tersebut? Dan seperti apakah tahapan pelaksanaan Audit Kepegawaian? Kita akan membahas sekilas dalam tulisan kali ini. Audit Kepegawaian merupakan audit atas implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dimana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian (BKN, 2011). Ruang lingkup pelaksanaannya seputar kepegawaian mulai dari formasi, seleksi penerimaan pegawai, pengawasan kesesuaian standar kompetensi sampai dengan proses kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta disiplin pegawai.  

Dalam pelaksanaan Audit Kepegawaian, seorang Auditor Kepegawaian menurut MENPAN & RB (2013) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian (seluruh proses kegiatan pemeriksaan, evaluasi, pemantauan dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian secara regular, reviu dan investigasi);
  2. Memiliki kompetensi teknis auditing peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan komunikasi;
  3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan proses identifikasi dan analisa terhadap kecurangan;

Jika dilihat lebih rinci pada pelaksana Audit Kepegawaian tersebut diatas juga dikelompokkan jabatan karirnya mulai dari Auditor Kepegawaian Pertama sampai dengan Madya dimana Instansi Pembinanya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan termasuk kategori Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berbeda dengan Auditor Internal pada umumnya yang masuk dalam kategori Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dibawah Instansi Pembinanya yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sedangkan untuk rincian kegiatannya, pelaksanaan Audit Kepegawaian sebagai berikut:

  1. Pengumpulan materi/informasi dan bukti yang cukup sebagai objek pelaksanaan audit;
  2. Proses identifikasi atas materi/informasi dan bukti yang didapatkan;
  3. Analisis rinci terhadap proses identifikasi tersebut diatas;
  4. Penyusunan kesimpulan dan perencanaan tindak lanjut atas permasalahan;
  5. Pemberian rekomendasi atas hasil pelaksanaan audit.

Penjelasan mengenai bukti yang cukup dalam hal ini harus diuji kesesuaiannya dengan informasi yang terkandung didalamnya terhadap kriteria yang ada sehingga dinilai cukup untuk membuktikan kelemahan auditi terkait kepatuhan. Diharapkan dengan terlaksananya Audit Kepegawaian yang sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit, kinerja pengelolaan kepegawaian akan meningkat dan berjalan secara efektif serta efisien.

Berbicara mengenai kinerja, hal yang sering menjadi perbincangan menarik dalam proses audit ini adalah seberapa berpengaruhnya hasil Audit Kepegawaian terhadap penilaian kinerja dan evaluasi manajemen kepegawaian. Tentu saja jawabannya tergantung pada kualitas audit yang dilaksanakan. Parameter kompetensi dan independensi ikut berperan aktif dalam menentukan kualitas audit tersebut, Auditor Kepegawaian dituntut untuk dapat memperhitungkan lingkungan kepegawaian yang ada, termasuk didalamnya menemukan indikasi-indikasi ketidakpuasan atas penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan bagaimana langkah koreksinya. Hasil akhir yang diharapkan adalah masukan bagi pemangku kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.

 

Pustaka

Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2011). Pedoman Audit Kepegawaian. Diakses pada tanggal 6 Juli 2020 melalui: https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PERKA-BKN-NOMOR-15-TAHUN-2011-PEDOMAN-AUDIT-KEPEGAWAIAN.pdf

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB).(2013). Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya. Diakses pada tanggal 6 Juli 2020 melalui: https://jdih.menpan.go.id/data_puu/40%20final.pdf