Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Barang Milik Negara dan Permasalahannya

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   08 Jul 2020


Pengelolaan aset masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dan menjadi hal yang tiada habisnya dibahas sampai dengan saat ini. Tidak hanya berkutat pada optimalisasi pemanfaatan namun permasalahan juga banyak terjadi dalam hal pengamanan Barang Milik Negara (BMN). Dijelaskan oleh KPK RI (2020) bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset ini adalah pencatatannya, “barangnya ada tapi catatannya tidak ada, dan juga tidak ada barangnya, tapi masih ada pemeliharaannya”. Belum lagi permasalahan BMN yang entah kemana keberadaannya atau BMN yang rusak berat namun belum dapat diusulkan penghapusannya. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi kita, Aparatur Sipil Negara untuk lebih peduli akan pengelolaan aset di lingkungan kerja kita. Sebagai informasi, sejak tahun 2017, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait telah mulai melakukan revaluasi aset atas temuan BPK RI dimana fokus utamanya berada pada keberadaan aset, status kepemilikan dan peruntukan aset yang belum jelas (DJKN, 2019).

Berkaca dari hal tersebut diatas, diketahui bahwa aset negara yang dikelola oleh Kementerian PUPR merupakan terbesar dari seluruh K/L dimana mencapai 39% dari nilai total dan tersebar di seluruh Indonesia (PUPR, 2019). Aset BMN tersebut berupa tanah, jalan, bangunan gedung, irigasi dan jaringan (JIJ). Hasil revaluasi BMN untuk Kementerian PUPR pun disimpulkan bahwa mekanisme pengendalian internal dan control kualitas dalam penatausahaan BMN tidak memadai. Lalu apa yang telah dilakukan atas hasil revaluasi tersebut? Kementerian PUPR kemudian melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan Satker terkait untuk melakukan perbaikan atas kualitas data dan informasi revaluasi BMN yang dinilai belum memadai tersebut. Dimulai dari menyisir form pencatatan aset, kemudian melakukan re-check kembali lalu dilanjutkan dengan penelusuran aset dan berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk memastikan dimanakah perbedaan antara catatan dengan kondisi fisik di lapangan.

Tentu saja hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pelaksanaannya. Kendala selain waktu juga terkait tenaga atau sumber daya untuk berkonsentrasi melaksanakan kegiatan penilaian. Seluruh pihak juga ikut dilibatkan dalam hal ini termasuk APIP didalamnya untuk mengawal dan mempercepat proses penilaian Kembali BMN. Kendala lainnya yang dihadapi selain waktu dan tenaga, ternyata juga ditemukan pada metode penilaian yang digunakan. Bagaimana tidak, usia aset-aset yang menjadi objek revaluasi mencakup dari aset yang usianya berpuluh-puluh tahun lamanya sampai dengan sekarang, sehingga penelusuran data riwayat objek sangat diperlukan untuk pendataan penilaian. Menanggapi hal tersebut, PMK terbaru yakni PMK Nomor 107/2019 telah diundangkan dimana menitikberatkan pada BMN yang sudah tidak memiliki masa manfaat pada 2017 hingga 2023 harus ditentukan kembali masa manfaat barunya oleh tim pelaksana revaluasi aset. Masa manfaat yang baru ini ditentukan berdasarkan faktor penyesuan yang dihasilkan dari formula persentase penyesuaian atas kondisi aset dikalikan dengan masa manfaat perolehan yang diperhitungkan kedepannya (DJKN, 2019).

Strategi pengelolaan aset pun juga mengalami perubahan di tahun 2020 ini. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya PP Nomor 28 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Apa saja yang menarik dalam peraturan terbaru ini? Dijelaskan melalui DJKN (2020), isi peraturan tersebut mengatur mengenai penggunaan (penambahan pengaturan pengelola barang), pemanfaatan (Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur), optimalisasi BMN (jangka waktu pinjam pakai, jenis sewa yang penyetorannya dilakukan secara bertahap) serta pemindahtanganan (terkait penyertaan modal Pemerintah Pusat). Hal ini tentu saja bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan aset secara optimal, efektif dan efisien. Seperti yang selalu ditekankan oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola barang bahwa pengelolaan aset negara yang optimal akan menghasilkan penerimaan negara. Upaya optimalisasi tersebut dapat berupa kerja sama pemanfaatan dan penyediaan infrastruktur, sewa, pinjam pakai, serta bangun serah guna. Kedepannya diharapkan tidak ada aset kita yang memiliki status idle, ikut berperan aktif memberikan kontribusi dalam bentuk PNBP serta penghematan belanja negara dalam hal biaya pemeliharaan.

 

Pustaka

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. (2019). Sosialisasi Tindak Lanjut Temuan BPK RI Terhadap Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018. Diakses pada tanggal 8 Juli 2020 melalui: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember/baca-berita/18676/Sosialisasi-Tindak-Lanjut-Temuan-BPK-RI-Terhadap-Penilaian-Kembali-Revaluasi-BMN-Tahun-2017-2018.html

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020. Diakses pada tanggal 8 Juli 2020 melalui: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-28-tahun-2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2019). Pengelolaan Keuangan dan BMN Secara Benar Wujudkan Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan. Diakses pada tanggal 8 Juli 2020 melalui: https://www.pu.go.id/berita/view/17076/pengelolaan-keuangan-dan-bmn-secara-benar-wujudkan-keberhasilan-penyelenggaraan-pemerintahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. (2020). Tingkatkan Optimalisasi Aset Negara. Diakses pada tanggal 8 Juli 2020 melalui: https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1520-tingkatkan-optimalisasi-aset-negara