Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Seberapa Tahu Kita Tentang Wasdal BMN?

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   10 Jul 2020


Melanjutkan cerita yang lalu mengenai Barang Milik Negara (BMN) dan permasalahannya, beberapa pertanyaan muncul seputar kegiatan pengawasan dan menanyakan seperti apakah peran APIP sebagai Auditor Internal turut andil dalam menangani permasalahan yang ada?

Seperti kita ketahui kegiatan pengawasan terkait dengan permasalahan BMN akan terlihat pada kegiatan reviu dan audit. Sejak 2018, APIP juga turut serta mengawal pelaksanaan revaluasi aset BMN melalui kegiatan reviu sampai dengan penelusuran ke lapangan. Kegiatan percepatan revaluasi aset ini dilakukan terhadap 930.740 BMN berupa tanah, Gedung/bangunan, jalan dan jembatan serta bangunan air (DJKN Kemenkeu RI, 2018). Selain percepatan revaluasi asset, APIP juga diminta untuk berperan aktif dalam mengawal penyelesaian permasalahan klasik BMN yang sering ditemukan dalam lingkungan kerja kita seperti aset dalam kondisi rusak namun belum dihapuskan, aset berpindahtangan menjadi milik pribadi, aset rusak berat dan tidak terawat, idle, dikuasai pihak lain dan pemanfaatannya tanpa ijin, belum bersertifikat, bahkan aset tidak dicatat dan diregister masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam penatausahaan BMN kita.

Sebagai informasi, efek atau dampak pemanfaatan BMN ini juga sangat luas dan penting untuk negara terutama dari segi potensi penerimaan PNBP-nya. Bentuk pemanfaatan tersebut dapat berupa sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (Kemenkeu RI, 2012). Jika kita bayangkan dengan begitu banyaknya asset yang kita kelola, sudah barang tentu wajar kita berharap lebih dalam hal pemasukan ke kas negara sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Misal, dengan asset BMN berupa jalan tol yang menghubungkan dari satu kota ke kota lainnya akan menciptakan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di satu sisi, dan sisi lainnya adalah pemasukan ke kas negara. Jadi, pemanfaatan aset harus dilakukan secara tepat, tidak sekedar pencatatan dan tertib administrasinya saja, sehingga disanalah fungsi wasdal ini sangat berperan dalam optimalisasi aset BMN kita.

JIka dirunut dari peraturan yang berlaku terkait dengan pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN yaitu PMK Nomor 244/PMK.06/2012 dan perubahannya PMK Nomor 52/PMK.06/2016, ruang lingkup wasdal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Penertiban oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pemeliharaan serta pengamanan atas BMN yang berada dibawah penguasaannya.

2. Pemantauan dan Investigasi

Meliputi penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Untuk kegiatan pemantauan, pengawasan yang dilakukan dilakukan oleh KPKNL secara periodik (rutin setahun sekali) dan insidentil (berdasarkan pengaduan masyarakat). Sedangkan kegiatan investigasi dilakukan juga oleh KPKNL dengan dasar dari laporan hasil pemantauan yang terindikasi adanya penyimpangan. Terakhir, yaitu kegiatan pengawasan berupa Audit dilakukan oleh APIP berdasarkan hasil investigasi yang menyatakan adanya indikasi kerugian negara. Jika terbukti, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi pidana maupun administrasi. Oleh sebab itu, sangat penting fungsi wasdal ini dari seluruh pihak, dimulai dari kepatuhan kita sebagai pengguna barang untuk memulai sejak dini, tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik pengelolaan BMN akan terwujud.

 

Pustaka

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) RI. (2018). Rakornas APIP 2018. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020 melalui: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15951/Rakornas-APIP-2018-Menkeu-Minta-APIP-Kawal-Revaluasi-BMN.html

Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI). (2012). PMK Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pegendalian Barang Milik Negara. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020 melalui: https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/244~PMK.06~2012Per.HTM

Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI). (2016). PMK Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pegendalian Barang Milik Negara. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020 melalui https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/52~PMK.06~2016Per.pdf