Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Di Balik Makna Akuntabilitas Kinerja

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   15 Jul 2020


Seiring dengan tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, pemerintah mulai memahami arti pentingnya kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat. Perbaikan mutu pelayanan dari tahun ke tahun ini selaras dengan tujuan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2018) bahwa konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tercermin pada akuntabilitas kinerja yang meningkat, bersih dari praktik KKN, transparan, efektif dan efisien. Dijelaskan juga bahwa makna akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan sasaran kinerja organisasi pemerintahan yang dilaporkan secara periodik. Mengapa diperlukan? Hal ini terkait dengan penggunaan anggaran negara dimana manfaat utama adalah sebaik-sebaiknya pelayanan publik (value for money).

Sempat dijelaskan dalam tulisan sebelumnya mengenai shifting paradigma yang semula mindset dan culture-set berpusat pada penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang beriorientasi output kegiatan, seiring berjalannya waktu perlahan-lahan diarahkan perubahannya menjadi berorientasi hasil manfaat (outcome). Selaras dengan perubahan tersebut, satu persatu program menuju birokrasi yang akuntabel mulai berjalan seperti anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang berprinsip pada konsep “money follow program”. Program ini menitikberatkan bahwa penggunaan anggaran tidak lagi berfokus pada penyerapan anggaran dan terlaksananya kegiatan (line item budgeting), namun lebih kepada kinerja outcome yang ingin dicapai oleh organisasi, sehingga setiap rupiah yang digunakan dapat diukur tingkat efektiftas dan efisiensinya (Tohom, 2015). Tentu saja konsep ini tidak lepas dari pola manajemen dalam mengelola dan mengendalikan sistem manajemen kinerjanya. Lalu, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan sistem manajemen kinerja?

Beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Kementerian PAN-RB (RBKUNWAS MENPAN, 2018) antara lain:

  1. Peningkatan komitmen manajemen organisasi dalam merubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah dengan memperbaiki perencanaan program/kegiatan secara top down.
  2. Membangun sistem informasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang terintegrasi mulai dari sistem perencanaan sampai dengan pemantauan.

Melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut diatas diibaratkan seperti membangun suatu bangunan, dimana sangat dibutuhkan pondasi yang kokoh untuk menopang beban diatasnya. Pembangunan pondasi yang kokoh ini sangat bergantung pada pimpinan sebagai manajer dalam menentukan strategi apa yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jika permasalahan penyelenggaraan SAKIP dapat terselesaikan dengan perbaikan dokumen, maka tujuan utama peningkatan akuntabilitas birokrasi pemerintahan tersebut tidak akan terwujud sampai kapanpun. Harapannya, akan semakin banyak pihak yang memahami makna akuntabilitas sehingga masing-masing individu menyadari tanggung jawabnya sesuai dengan ukuran kinerja masing-masing.

 

Pustaka

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS MENPAN). (2018). Akuntabilitas: Menuju Indonesia Berkinerja. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020 melalui:http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS MENPAN). (2018). Permasalahan Manajemen Kinerja di Indonesia dan Upaya Kementerian PANRB Untuk Mengatasinya. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020 melalui: http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/434-permasalahan-manajemen-kinerja-di-indonesia-dan-upaya-kementerian-panrb-untuk-mengatasinya

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS MENPAN). (2018). Kupas Tuntas Akuntabilitas. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020 melalui: http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/152-kupas-tuntas-akuntabilitas

Tohom, A. (2015). Artikel Warta Pengawasan Volume XXII/Edisi HUT ke-70 RI: Penyerapan Anggaran=Kinerja Anggaran?. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020 melalui: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final%20Artikel-WP%20Edisi%20HUT%20RI%202015%20web.pdf