Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Lika-Liku Probity Audit

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   18 Jul 2020


Seperti kita ketahui, maraknya permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa menjadi latar belakang lahirnya probity audit sejak tahun 2012. Bagi yang belum mengenal definisi kegiatan probity audit merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara (BPKP, 2012). Secara singkatnya, proses kegiatan ini melibatkan APIP sebagai detector/early warning system dalam proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung (real time). Salah satu perbedaan yang kentara apabila dibandingkan dengan audit yang biasa kita kenal adalah waktu pelaksanaannya. Berbekal real time, diharapkan segala permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa (perencanaan/penganggaran, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatannya) akan segera ditindaklanjuti dan diminimalisir penyimpangannya. Lalu, bagaimanakah caranya probity audit dapat meninimalisir terjadinya penyimpangan?

Penyimpangan terjadi ketika perencanaan tidak matang dan pengawasan tidak optimal. Apa saja contohnya? Praktik yang sering dijumpai adalah kemahalan nilai kontrak karena mark-up harga (tahap perencanaan), persekongkolan dalam lelang (tahap pemilihan penyedia barang/jasa), fisik pekerjaan kurang (tahap pelaksanaan kontrak), kualitas tidak sesuai dengan umur perencanaan (tahap pemanfaatan barang/jasa). Probity audit dilakukan dalam setiap tahapan tersebut secara real time dan langsung ditindaklanjuti oleh auditee pada saat yang bersamaan. Kriteria target paket pekerjaan yang menjadi target probity audit adalah paket-paket pekerjaan yang berisiko tinggi dan kompleks, mempunyai sejarah kontroversial dengan hukum, memiliki potensi konflik kepentingan, berhubungan dengan kepentingan masyarakat, berhubungan dengan pelayanan dasar masyarakat dan memiliki nilai kontrak yang besar (BPKP, 2012).

Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan probity audit tidaklah selalu mulus dan terbukti dapat mencegah terjadinya kecurangan/fraud. Hal ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya adalah keterbatasan dana, sarana-prasarana audit, kompetensi auditor yang belum terpenuhi (bersertifikat PBJ), kurangnya jumlah auditor probity audit yang berpengalaman, waktu pelaksanaan yang terbatas, serta keterbatasan pemenuhan dokumen untuk keperluan audit (Ramadhan & Arifin, 2019). Hal yang perlu diperhatikan lainnya yang tidak kalah penting yaitu begitu banyaknya paket pengadaan barang/jasa, sistem yang terbangun dalam pelaksanaan probity audit sampai dengan saat ini masih sangat minim. Perlu disadari bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh Auditor Internal dalam pelaksanaannya adalah keterbukaan informasi dimana auditee tidak kooperatif dan terbuka dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam proses audit. Oleh sebab itu, praktek teknik audit dengan bantuan komputer (TABK) sangat diperlukan sebagai support system dalam pelaksanaannya.

Jika kita pahami lebih lanjut, manfaat pelaksanaan probity audit ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi efisiensi keuangan negara yaitu:

  1. Menghindari konflik dan permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa;
  2. Meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
  3. Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
  4. Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan sector public;
  5. Meminimalkan potensi adanya litigasi (permasalahan hukum).

Untuk itu, tiada bosannya kita selalu diingatkan untuk memulai langkah kecil dengan pengendalian intern di lingkungan kerja kita agar segala potensi risiko yang ada dapat kita hadapi kedepannya. Baik probity audit ataupun post audit akan memberikan added value bagi pertumbuhan organisasi dengan disertai langkah pengendalian internal didalamnya.

 

Pustaka

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2012). Selayang Pandang Tentang Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 melalui: http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/1739/Selayang-Pandang-Tentang-Probity-Audit-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.bpkp

Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). EFEKTIVITAS PROBITY AUDIT DALAM MENCEGAH FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(3).