Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Mengulik Kontrak Konstruksi Rancang Bangun

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   25 Aug 2020


Rancang Bangun atau Design and Build merupakan kontrak konstruksi pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan dimana Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi (PUPR, 2020). Rancang Bangun ini berbeda dengan metode konvensional dimana Pengguna Jasa tidak perlu menyiapkan Detail Engineering Design (DED), melainkan hanya menyiapkan basic design saja. Hal yang menarik lainnya adalah masa pengadaan (procurement stages) yang dibutuhkan Pengguna Jasa lebih pendek dan pararel. BPK (2019) juga melihat bahwa kelebihan Rancang Bangun dapat memotong jalur birokrasi dan komunikasi antara perencana dan pelaksana, sehingga menghemat waktu dan biaya pada praktiknya. Tentu saja hal ini memberikan value add bagi pengguna jasa dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Lalu apakah seluruh pekerjaan konstruksi dapat menggunakan metode rancang bangun? Ternyata ada kriteria khusus untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan menggunakan metode Rancang Bangun ini, yaitu pekerjaan yang kompleks dan mendesak. Kriteria tersebut harus dituangkan dalam bentuk justifikasi teknis sebelum suatu pekerjaan konstruksi diputuskan untuk dimulai dengan menggunakan metode Rancang Bangun. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Permen PUPR No.12/PRT/M/2017 dan saat ini telah diubah menjadi Permen PUPR No.1/PRT/M/2020 dijelaskan bahwa kriteria pekerjaan kompleks dan pekerjaan mendesak sebagai berikut:

                        Pekerjaan Kompleks

                      Pekerjaan Mendesak

  1. Mempunyai risiko tinggi
  2. Memerlukan teknologi tinggi
  3. Menggunakan peralatan yang didesain khusus
  4. Memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan
  5. Memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi
  1. Secara ekonomi dan/atau social memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat
  2. Segera dimanfaatkan
  3. Pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah

Contoh nyata di lingkungan sekitar kita adalah pekerjaan pembangunan venue Asian Games waktu yang lalu. Pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan yang mendesak.

Menilik lebih lanjut praktik pembangunan dengan metode Rancang Bangun ini, diketahui adanya fungsi penting yang wajib hadir didalamnya yaitu, Konsultan Manajemen Konstruksi. Peran pihak ini sebagai manajemen kontrak bertanggung jawab dalam hal:

  1. Melakukan reviu pagu anggaran;
  2. Membantu Pokja pemilihan dan PPK dalam proses pemilihan Penyedia Jasa pekerjaan Rancang Bangun, termasuk menyiapkan ketentuan Pengguna Jasa;
  3. Membantu Pengguna Jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak;
  4. Membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.

Permasalahan yang sering muncul dibalik pelaksanaan pekerjaan Rancang Bangun diantaranya adalah audit pekerjaan dimana Pemeriksa melakukan audit dengan meminta rincian kuantitas dan harga satuan pekerjaan. Tentu saja hal ini menimbulkan perbedaan persepsi antara auditor dan auditi. Sebagai informasi, sebelum tahun 2020, pekerjaan ini hanya menggunakan satu jenis kontrak yaitu lumsum. Dalam rangka menangani permasalah tersebut, Permen PUPR No.1/PRT/M/2020 mengubah poin tersebut dan menjelaskan bahwa kontrak terwujud berdasarkan pada penawaran harga lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan. Dengan adanya pilihan dua jenis kontrak tersebut diharapkan tidak adanya perdebatan kembali mengenai cara audit pekerjaan dikemudian harinya nanti.

 

Pustaka

Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. (2019). Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta: Pengaturan, Kriteria dan Persyaratan dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build). Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 melalui:  https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Tulisan-Hukum-Design-and-Build.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. (2020). Tingkatkan Optimalisasi Aset Negara. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 melalui: https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2718/1