Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Konstruksi?

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   05 Oct 2020


Sengketa dalam kontrak kerja konstruksi atau construction dispute adalah kejadian yang terkadang timbul dan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kontrak. Penyebab terjadinya pun bermacam-macam baik dari faktor internal maupun eksternal. SIBIMA PUPR (2018) menjelaskan faktor eksternal penyebab munculnya terjadinya sengketa dapat terjadi karena kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku perjanjian seperti keadaan ekonomi dan keamanan yang tidak stabil, perubahan sosial budaya, politik, kebijakan pemerintah, serta kondisi alam/cuaca yang mengakibatkan perubahan biaya, waktu dan mutu. Sedangkan penyebab internal yang dapat menimbulkan sengketa kontrak kerja konstruksi muncul dari sisi pengguna jasa dan penyedia jasa. Seperti apakah permasalahan yang sering menjadi topik utama dalam sengketa? Masalah-masalah tersebut antara lain keterlambatan waktu pelaksanaan, perubahan jadwal pelaksanaan, penundaan dan penghentian pekerjaan, kegagalan pembayaran kepada Penyedia Jasa, kenaikan harga material yang tidak normal, kelemahan administrasi proyek dan masih banyak hal lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan (Litigasi) dan lembaga diluar pengadilan (non-Litigasi) yaitu melalui Arbitrase, tergantung dari pilihan para pihak yang bersengketa. Hal yang perlu digarisbawahi sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase, diusahakan untuk dapat menyelesaikan dengan prinsip dasar musyawarah mufakat. Klausul terkait dengan hal ini tentu saja dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi. Apabila musyarawah untuk mufakat tidak tercapai maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah tahapan mediasi dan konsiliasi serta melalui Dewan Sengketa yang berperan untuk mengawal sejak perikatan kontrak kerja konstruksi (Lature, 2018). Setelah tahapan dalam alternatif penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi tersebut tidak dapat membuahkan hasil, maka pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Melihat begitu kompleksnya permasalahan sengketa konstruksi ini, tentu saja membuat pelaku dunia konstruksi menyadari betapa pentingnya arti sebuah kontrak. Kualitas kontrak yang buruk dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kontrak harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang menjelaskan syarat sahnya kontrak yaitu kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan, pihak-pihak yang melaksanakan perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang (SIBIMA PUPR, 2018). Merujuk pada penjelasan mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak tersebut diatas, terlihat bahwa mekanisme di luar pengadilan (non-Litigasi) lebih diutamakan karena memiliki beberapa keunggulan (LPJK, 2020) sebagai berikut:

Kerahasiaan sengketa – Penyelesaian sengketa non-Pengadilan berarti hasilnya tidak dipublikasikan kepada publik, sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali dan hubungan antara para pihak yang bersengketa tetap terjaga dengan baik.

Pemutus sengketa – Dalam hal ini, pemutus sengketa adalah pihak penengah (mediator, konsiliator dan arbiter), sehingga para pihak yang bersengketa memiliki opsi memilih pihak penengah yang dapat memberikan putusan atau mendapatkan saran yang tepat dalam mengatasi permasalahan.

Jangka waktu penyelesaian – Proses pengadilan pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya, sedangkan Arbitrase, mediasi, konsiliasi maupun Dewan Sengketa dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa. Hal ini juga berhubungan dengan kelangsungan proses pekerjaan selanjutnya dan hubungan baik antara dua belah pihak.

 

Pustaka

Lature, Karolus E. 2018. Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 melalui: https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/218/pdf

LPJK. (2020). Mediasi dan Arbitrase dalam Kontrak Kerja. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 melalui: https://lpjk.net/mediasi-dan-arbitrase-dalam-kontrak-kerja-konstruksi/

SIBIMA PUPR. (2018). Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 melalui: http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/53150/mod_resource/content/1/10072018_02_PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONSTRUKSI_BANJARMASIN.pdf

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017. (2017). Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 melalui: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017