Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Audit Dengan Tujuan Tertentu

Posted by:Vita Bakti Rafadilla   19 Oct 2020


Audit dengan tujuan tertentu itu apa sih?

Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan “ADTT” merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. ADTT dapat dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK, atau oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah. APIP terdiri dari BPKP dan Inspektorat yang berada di Kementerian/ Lembaga serta di Pemerintah Daerah.

 

Kapan ADTT dilakukan?

ADTT bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu khusus untuk pelaksanaan ADTT. Karena memang dasar audit ini adalah perintah dari Pimpinan Tinggi atas hal-hal khusus, atau adanya permintaan dari Auditi kepada Inspektorat Jenderal sehingga dibentuk Tim ADTT untuk melakukan audit atas permintaan tersebut. Hal ini berbeda dengan Audit Kinerja yang mempunyai jadwal pasti yang direncanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di awal tahun.

 

Apa Tujuan ADTT?

Sesusai dengan namanya, tujuan ADTT sebenarnya bermacam-macam sesuai kebutuhan. Beda jenis ADTT, akan beda pula tujuannya. Hasil dari ADTT bisa saja simpulan yang bersifat eksaminasi (pengujian), reviu atau prosedur yang disepakati (agreed upon procedures). Dalam pelaksanaan ADTT itu tidak boleh sampling. Kenapa tidak boleh? Karena tujuan dari ADTT sudah ditetapkan pada saat perencanaan, sehingga sudah jelas apa saja yang akan diperiksa.

 

Apa saja jenis ADTT?

ADTT bisa berupa audit kepatuhan, audit investigatif, dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Audit kepatuhan bertujuan agar kita tahu apakah auditi sudah patuh atau belum. Patuh terhadap apa? Patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit investigatif merupakan poses mecari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang tujuannya untuk menyelidiki suatu perkara (apakah ada kecurangan atau tidak, siapa yang bersalah, dll). Bisa saja audit investigatif diminta oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyelidik. Kalau audit PKKN, sesuai namanya, bertujuan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara. Berbeda dengan audit investigatif yang bertujuan untuk menyelidiki perkara dalam tahap penyelidikan, audit PKKN dilaksanakan untuk perkara yang telah mencapai tahap penyidikan (duduk perkaranya sudah jelas, tinggal menghitung kerugiannya saja). Biasanya PKKN diminta oleh penyidik/aparat penegak hukum.

 

 

Sumber:

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang SPKN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013

http://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp