Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Hibah Dalam Konteks Pengelolaan APBN

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   02 Nov 2020


Selama masa pandemi Covid-19 ini, mungkin banyak dari kita sering mendengar dan melihat berita mengenai pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial tunai, sembako, bantuan langsung tunai desa, listrik gratis dan masih banyak lagi yang disalurkan kepada masyarakat untuk mendongkrak perekonomian. Bantuan tersebut dikategorikan sebagai hibah dengan tujuan untuk mendukung penanggulangan bencana atau bantuan kemanusiaan. Mengulas mengenai hibah, seberapa jauh kita mengenal seluk beluk hibah dalam konteks pengelolaan APBN? Menurut DJPPR Kemenkeu (2019), sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengertian hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Berprinsip keterbukaan/transparansi, akuntabillitas, efisien dan efektif serta kehati-hatian;
  2. Tidak perlu dibayar kembali atau diberikan secara cuma-cuma;
  3. Tidak bermuatan politik atau yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
  4. Digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/Lembaga penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulanngan keadaan darurat atau bencana;

Bentuknya bermacam-macam, mulai dari uang tunai, uang untuk pembiayaan kegiatan, barang/jasa ataupun surat berharga dimana mekanisme pengelolaannya diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.05/2011 dan ketentuan mengenai administrasi pengelolaan hibah dituangkan dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017. Apabila dilihat berdasarkan jenisnya, terdapat 2 (dua) jenis hibah yaitu hibah yang direncanakan dan hibah langsung (DJPPR Kemenkeu, 2016). Dana bantuan sosial yang sering kita lihat dalam media elektronik merupakan salah satu jenis hibah langsung. Sebagai informasi, dijelaskan juga oleh KLC Kemenkeu (2020) bahwa sumber hibah berasal dari dalam dan luar negeri yaitu:

  1. Sumber Dalam Negeri misal dari Lembaga keuangan, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI maupun Lembaga lainnya serta perorangan.
  2. Sumber Luar Negeri misal dari Negara Asing, Lembaga keuangan asing, Lembaga multilateral, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI, serta perorangan.

Lalu seperti apakah mekanisme pengesahannya? Sebagai contoh, tahapan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang adalah sebagai berikut:

Pengajuan permohonan nomor register ke DJPPR – Naskah Perjanjian Hibah (NPH), Grant Summary/Ringkasan Hibah

Pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah ke KPPN – Pernyataan Penggunaan Rekening, Surat Kuasa, Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran, Kesanggupan mencantumkan dana hibah dalam DIPA dan Nomor Register.

Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA (Revisi DIPA) ke DJA/Kanwil DJPBN – Izin Pembukaan Rekening dan Nomor Register.

Pengajuan pengesahan ke KPPN – SP2HL, SPTMHL, SPTJM, dan Copy Rekening Hibah.

Melihat cukup banyaknya tahapan dalam mekanisme pengelolaan hibah, contoh kendala yang dialami antara lain:

  1. Donor resistensi: Pihak pemberi hibah/Donor tidak bersedia menandatangani perjanjian dan BAST.
  2. KL kurang memahami pelaksanaan hibah: KL tidak melakukan perjanjian dan menandatangani BAST, KL tidak melaporkan kepada Menteri Keuangan dan mengesahkan kepada KPPN.
  3. Pemanfaatan proyek tidak optimal: Proyek berhasil dibangun namun tidak berfungsi dan bermanfaat, barang dan jasa tidak dapat dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN.
  4. Kurangnya peran APIP dalam pelaksanaan One Gate Policy.

Untuk kedepannya, diharapkan agar upaya perbaikan dalam pengelolaan hibah di lingkungan Kementerian/Lembaga dapat mengatasi kendala-kendala tersebut diatas dalam rangka mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang semakin baik.

Pustaka

DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (2019). Profil Pengelolaan Hibah Pemerintahan Pusat Edisi Desember 2019. Diakses pada tanggal 02 November 2020 melalui: https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/helpdesk-hibah/Diseminasi%20Mekanisme%20Pengelolaan%20Hibah-Semarang%202016.pdf

DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (2016). Mekanisme Pengelolaan Hibah. Diakses pada tanggal 02 November 2020 melalui: https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/helpdesk-hibah/Diseminasi%20Mekanisme%20Pengelolaan%20Hibah-Semarang%202016.pdf

Kemenkeu Learning Center (KLC). (2020). Definisi Hibah. Diakses pada tanggal 02 November 2020 melalui: https://klc.kemenkeu.go.id/definisi-hibah/