Beranda Informasi Umum Struktur Organisasi Capaian Organisasi Kebijakan Pengawasan PU-Net Puprtv
Kolom Pengawasan

Bagaimana Cara Mengelola Konflik Kepentingan?

Posted by:Zuni Asih Nurhidayati   07 Dec 2020


Konflik Kepentingan atau Conflict of Interest merupakan suatu situasi dimana seseorang seperti petugas publik atau seorang pegawai, professional yang memiliki kepentingan pribadi dan berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi pekerjaannya (ACLC, 2016). Praktiknya dapat kita lihat dalam kasus yang memperlihatkan keadaan pada saat seorang penyelenggara negara menerima gratifikasi atas keputusan atau jabatannya. Polanya dibagi dalam 4 (empat) dimensi hubungan antara lain:

Personal – pendekatan konflik kepentingan mempertimbangkan nilai-nilai individu seperti karakteristik, kepribadian, emosional dan spiritual. Contohnya dapat kita lihat pada sumber konflik yang muncul karena gaya hidup berlebihan maupun persaingan antar individu.

Relasional – pendekatan konflik kepentingan dalam hubungan relasional antar individu, antar suku, antar Lembaga, antar pemangku kepentingan misalnya antara pimpinan dan bawahan, antara penyedia dan pengguna jasa ataupun manajer dan staf lapangan.

Struktural – pola pengelolaan konflik yang ditinjau dari sejauhmana pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Dalam hal ini manajemen organisasi akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan antara satu dengan yang lainnya dan melibatkan seluruh anggota dan kegiatan operasional.

Kultural – nilai-nilai budaya yang ada dalam lingkungan seperti perbedaan latar belakang suku, bahasa dan keyakinan akan mempengaruhi bagaimana organisasi melakukan kegiatan operasionalnya.

KPK RI juga menjelaskan untuk dapat mengelola konflik kepentingan tersebut diperlukan strategi agar semua patuh dan memegang teguh kode etik dan kode perilaku terkait pekerjaannya antara lain:

  1. Membuat pernyataan deklarasi tidak memiliki konflik kepentingan serta patuh terhadap ketentuan yang mengatur kode etik dan kode perilaku yang berlaku;
  2. Meningkatkan kesadaran akan pemahaman kode etik dan perilaku melalui Pendidikan dan pelatihan;
  3. Penegakan hukum dan pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya (internal control);
  4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaannya misal e-procurement, dll;
  5. Kepemimpinan yang beretika;
  6. Membudayakan nilai-nilai organisasi.

Secara rinci, tahapan pengendalian konflik kepentingan dilakukan sebagai berikut:

  1. Identifikasi situasi konflik kepentingan;
  2. Penyusunan kerangka kebijakan
  3. Penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan
  4. Penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan melalui:
  • Pengurangan kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
  • Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana seorang pejabat memiliki kepentingan;
  • Membatasi akses atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan
  • Mutasi ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan
  • Mengalihkan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan
  • Pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan
  • Melakukan pengawasan terhadap pegawai tersebut dengan intensif;
  • Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Pustaka

Anti-Corruption Learning Center (ACLC). (2016). Pengelolaan Konflik Kepentingan. Diakses pada tanggal 20 November 2020 melalui: https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-7-Konflik-Kepentingan.pdf