Berita Inspektorat Jenderal


Itjen Membuka Klinik Konsultasi Pengawasan pada Pra Konreg 2018

Post by. ariyanto 13/2/2018

Inspektorat Jenderal ikut berpartisipasi dalam acara Pra Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR 2018 dengan membuka stand yang menginformasikan tentang Klinik Konsultasi, Tindak Lanjut LHP, Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System, dan Aplikasi Gratifikasi On Line. Dalam stand tersebut, pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Selain Inspektorat Jenderal ada beberapa unit organisasi lainnya yang membuka stan, antara lain dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pra Konreg ini diadakan di Hotel MG Setos, jalan Inspeksi, Kembangsari, Semarang pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Februari untuk wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lainnya akan dilakukan secara maraton pada tanggal 21 Februari – 23 Februari di Sulawesi Tenggara, 28 Februari – 2 Maret di Kalimantan Selatan, dan 7 – 9 Maret di Jambi.

Pra Konreg bertujuan untuk menyusun program anggaran yang akurat dan terpadu, melakukan sinkronisasi program Kementerian PUPR yang disepakati dan didukung oleh Pemerintahan Daerah serta unsur tekait, sebagai bahan dalam penyusunan usulan RKP Kementerian PUPR tahun 2019. Acara ini dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari Bapeda Provinsi, Dinas PUPR, Balai-Balai dan Satker serta Unsur-unsur dari Kementerian PUPR Pusat.

Pada sambutan pembukaan, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof. (R). Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT menyampaikan beberapa arahan dari Menteri PUPR dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 – 2019 yaitu:

  1. Jangan berpolitik;
  2. Pokja, Satker, PPK agar menghindari penyimpangan dalam PBJ dan melakukannya sesuai dengan aturan;
  3. Semua pihak harus kompak dan bekerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan;
  4. Utamakan keselamatan kerja dan kualitas;
  5. Tidak ada Multi Years Contract (MYC) baru kecuali untuk bendungan dan irigasi/air baku yang mendukung fungsi bendungan;
  6. Selesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan jangan sampai ada yang mangkrak;
  7. Memprioritaskan program padat karya tunai dengan alokasi 15% dari total pagu Kementerian PUPR;
  8. Memanfaatkan produk-produk Balitbang untuk solusi  teknologi;
  9. Utamakan kejujuran dan profesionalisme;
  10. Melakukan manajemen proyek di balai-balai dengan pendampingan dari  Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D); serta
  11. Selalu siaga bencana.

Hadir pula dalam acara ini, Pejabat dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Pencegahan,  Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Dede Hartono. Dalam paparannya, Dede Hartono menyampaikan beberapa upaya yang akan dilakukan KPK untuk mencegah terjadinya penyimpangan yaitu dengan mendorong penggunaan e-Catalog, melakukan standariasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mendorong Probity Audit PBJ.


Kembali