Berita Inspektorat Jenderal


Inspektorat Jenderal Berikan Pembekalan Audit Bersama

Post by. ariyanto 11/10/2018

Selasa (2/10), bertempat di Hotel The Rinra Makassar, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR mengadakan bimbingan teknis/pembekalan tim audit bersama (joint audit) terhadap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Inspektorat Provinsi tahun anggaran 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan audit bersama yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan November 2018. Kegiatan serupa akan diadakan selama bulan Oktober 2018 untuk 33 Provinsi, yang dibagi dalam 4 batch. Peserta kali ini terdiri dari Inspektorat Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Inspektur Jenderal Ir. Widiarto, Sp.1 secara resmi membuka kegiatan tersebut, dalam sambutannya Irjen menyampaikan beberapa poin penting terkait tugas dan fungsi Itjen dalam menetapkan kebijakan pengawasan. Melalui kegiatan audit dan reviu diharapkan dapat mengurangi kebocoran. Itjen berupaya mengawasi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap serah terima pekerjaan apakah sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Itjen Kementerian PUPR memfasilitasi para auditor di Inspektorat Provinsi untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pengawasan dan menjadikan Itjen Kementerian PUPR sebagai partner sekaligus penindak serta pemberi sanksi kepada pelaku penyimpangan.

Dari segi peran, pendekatan sikap, fokus, waktu komunikasi, audit, dan jenjang karir, Itjen sedang bertransformasi dari paradigma lama ke paradigma baru. Dahulu, Itjen dikenal sebagai watchdog dimana sifatnya ‘melawan’ dengan metode detektif, sedangkan sekarang Itjen menempatkan perannya sebagai konsultan dan katalis dengan metode preventif. Dengan kata lain, fokus paradigma lama lebih kepada deteksi kelemahan dan penyimpangan. Sedangkan paradigma baru, deteksi kelemahan dan penyimpangan akan dilanjutkan dengan upaya penyelesaian yang konstruktif. Dengan paradigma baru ini, Itjen terbuka setiap saat sehingga teman-teman pelaksana bisa datang langsung ke Itjen untuk mengkomunikasikan hal-hal yang memerlukan masukan dari perspektif pengawasan. Saat ini Itjen tidak hanya melakukan audit keuangan dan ketaatan, tapi juga mencakup operasional sehingga lebih komprehensif seperti kegiatan reviu, evaluasi dan pendampingan.

Materi pembekalan yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi Kendali Mutu Audit, Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Barang Milik Negara (BMN), Pengadaan Barang/Jasa (PB/J) secara umum, PB/J di bidang Perumahan, PB/J di bidang Sumber Daya Air (SDA), PB/J di bidang Cipta Karya dan PB/J di bidang Bina Marga

Serangkaian acara dalam kegiatan di atas dimoderatori secara bergantian oleh Kepala Bagian Hukum & Komunikasi Publik Itjen dan Kepala Bagian Umum Itjen. Selama kegiatan, para auditor Inspektorat Provinsi melontarkan pertanyaan, saran dan temuan sehingga kegiatan tersebut menjadi sarana diskusi yang menarik. Hal ini sesuai dengan tujuan awal kegiatan yaitu untuk menyamakan persepsi, diskusi dan tukar pengalaman baik antar peserta maupun dengan narasumber terkait pelaksanaan audit bersama dana Dekon/TP antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Jenderal, khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Kembali