Berita Inspektorat Jenderal


Inspektur Jenderal Bekali Auditor BPS

Post by. ariyanto 12/11/2018

Jakarta (9/11) Bertempat di Hotel Golden Tulip Passer Baroe, Jakarta, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR menjadi pembicara pada acara Workshop yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), membahas tentang Pengendalian Intern APIP BPS dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkup BPS.

Mewakili Kementerian PUPR, pada acara yang diikuti oleh para Auditor di lingkup BPS dan berlangsung selama dua hari tersebut, Ir. Widiarto, Sp.1 memberikan beberapa pencerahan diantaranya menjelaskan tugas dan fungsi Itjen di Kementerian PUPR, termasuk pesan Menteri PUPR bahwa APIP tidak hanya sebatas melakukan review terhadap laporan keuangan namun juga review program agar memenuhi prinsip “Money Follow Program”; memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program; memberikan assurance bahwa proses PBJ telah dilaksanakan secara efisien, efektif, adil, transparan, terbuka dan bersaing.

Pada kesempatan lain beliau mengatakan:“Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berperan aktif dalam segi pengawasan, serta bersedia membantu mengawasi segala bentuk pembangunan baik pembangunan strategis negara ataupun pembangunan-pembangunan lain yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya. Kami juga membuka ‘klinik’ yang terbuka untuk umum apabila ingin melakukan konsultasi perihal hal tersebut”.

Tim Kementerian PUPR juga menyampaikan beberapa materi lain, diantaranya tentang Konstruksi Bangunan Gedung Negara; Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Bidang Konstruksi; diakhiri dengan forum diskusi yang bertemakan Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan BPS.

BPS berharap dengan adanya sesi ‘sharing ilmu’ ini, para auditor mendapatkan ilmu bermanfaat yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaannya. Hal tersebut juga diamini oleh Bapak Widiarto, “Kita harus memberikan kemampuan terbaik yang kita miliki, kita juga harus mengamalkan prinsip-prinsip good governance supaya publik lebih percaya pada kinerja kita” tutupnya. (NF)


Kembali