Berita Inspektorat Jenderal


Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Apresiasi Kejaksaan Republik Indonesia atas TP4

Post by. ariyanto 11/10/2019

Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi pengawalan dan pengaman pemerintah, pembangunan atau TP4 bidang infrastruktur. Rakor kali ini bertempat di Kota Balikpapan, telah dilakukan perjanjian kerjasama antara 65 Balai Besar/Balai/Satker Kementerian PUPR di 14 Provinsi di wilayah pulau Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan 13 Kejaksaan Tinggi pada hari Rabu (9/10/19) yang disaksikan oleh Inspektur Jenderal Widiarto, Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S. Maringka serta turut ikut menyaksikan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Kegiatan bertajuk Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Andal, Indonesia Maju itu bertujuan mengevaluasi kegiatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) di bidang pembangunan infrastruktur PUPR 2019, termasuk persiapan kegiatan 2020 di lingkup Kementerian PUPR wilayah Indonesia bagian tengah. Kementerian PUPR dan Kejaksaan Republik Indonesia menjalin kerjasama untuk mengawal setiap proyek strategis nasional (PSN) termasuk untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ibu kota pemerintahan baru Indonesia.

Dalam sambutannya, Widiarto mengapresiasi kehadiran TP4 dimana dapat memberikan rasa aman bagi Kementerian PUPR dalam bekerja karena sudah memberikan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum (APH). “Dalam lima tahun ke depan, selain pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Selain proyek strategis nasional dan prioritas nasional, Kementerian PUPR juga mengemban tugas besar yakni rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Saat ini sekitar 10% anggaran Kementerian PUPR dialokasikan ke seluruh Kalimantan, untuk mendukung pembangunan IKN baru,” ujar Widiarto.

Senada dengan Irjen Widiarto, Jamintel Jan S. Maringka juga berpesan agar kerja sama TP4 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pemecah berbagai permasalahan hukum dan menjalin sinergi baik untuk pusat ataupun daerah. “Rakor kali ini sekaligus rapat evaluasi terhadap proyek-proyek pekerjaan yang dilakukan kerja sama antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan di tahun 2019, serta duduk bersama untuk membahas dan mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan di tahun 2020,” ujar Jan S. Maringka. “Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengawanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” tutupnya(*)

Sebelumnya kegiatan yang sama telah diselenggarakan di Ambon (30/9) meliputi 10 (sepuluh) Provinsi di kawasan Timur Indonesia, sedangkan untuk kawasan Indonesia bagian Barat direncanakan akan diselenggarakan di Palembang pada akhir bulan Oktober. (NF/Dim)


Kembali