Berita Inspektorat Jenderal


Irjen Widiarto: “Saya Ingin Pencegahan, Bukan Temuan”

Post by. ariyanto 7/11/2019

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (DPP-HPJI) menyelenggarakan Konferensi Nasional Teknik Jalan Ke-10 (KNTJ-10) tanggal 4 – 7 November 2019 bertempat di Hotel Mercure Ancol dengan tema ‘Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Era Teknologi Industri 4.0’. Pada hari sebelumnya, Selasa (5/11), Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo turut hadir dalam acara KNTJ-10 ini beserta Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Sugiyartanto. Salah satu mata acara KNTJ-10 adalah Dialog Interaktif dengan topik ‘Etika dalam Pembangunan Infrastruktur’. Inspektur Jenderal PUPR Widiarto hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif yang berlangsung pada Rabu (6/11). Irjen Widiarto menjadi pembicara ketiga dan menyampaikan materi ‘Tertib Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan’.

Sebelum mengawali materi, tak lupa Irjen Widiarto menyampaikan 11 perintah Presiden dan menebalkan poin pertama yaitu “jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi”. Peserta dialog interaktif datang dari berbagai macam latar belakang seperti akademisi, pegawai Kementerian PUPR, meskipun mayoritas hadir dengan latar belakang kontraktor dan anggota dari HPJI itu sendiri. Meskipun berbeda background, namun poin pertama dalam perintah Presiden ini ‘absolut’ mengikat semua orang. Karena korupsi hanya menguntungkan segelintir pihak dan menyusahkan rakyat banyak.

Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2018 menindaklanjuti PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Berawal dari Permen tersebut, maka dirumuskan sebuah konsep dalam manajemen pengawasan yang dikenal dengan istilah three lines of defenses. Three lines of defenses mengamalkan prinsip pencegahan dimana kegiatan pengawasan dilakukan oleh tiap layer dalam hirarki tersebut. Itjen berperan sebagai pengawas pada lapisan terakhir dimana posisi lapis pertama diisi oleh Satker dan lapis kedua oleh Unor/UPT. “Saya setuju dengan apa yang dipaparkan dua narasumber sebelum saya tentang integritas dan SDM. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sedang bertransformasi dari sekedar ‘watchdog’ dalam sektor pengawasan, kita ingin menjadi rekan dan pencegahan dalam segala bentuk penyelewengan merupakan suatu keharusan”, tutur Widiarto.

Inspektorat Jenderal selalu meningkatkan kualitas pengawasannya, akan tetapi pencegahanlah yang selalu diinginkan bukan temuan-temuan yang akan menambah kerja kita semua. Apabila ada suatu temuan, temuan tersebut bukan hanya menjadi pekerjaan rumah Inspektorat Jenderal semata melainkan pekerjaan rumah untuk Unit Organisasi yang melakukan pekerjaan/pembangunan. Oleh sebab itu, consulting termasuk dalam pengawasan dimana Itjen berupaya meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

Pemerintah sedang genjor-genjornya mengundang semua pihak untuk berinvestasi. Hal ini sedikit banyaknya bersinggungan dengan HPJI dimana investasi membutuhkan sarana dan HPJI turut berperan dalam meningkatkan kemampuan serta sikap profesional dari seluruh komponen yang terkait dengan pengembangan jalan dan transportasi di Indonesia.

Ditambahkan Irjen Widiarto, Investasi merupakan suatu keharusan yang diupayakan. “Dalam Investasi, kita kalah dari negara-negara tetangga seperti Thailand atau Filipina, salah satu jalan mengundang investasi dengan membelanjakan APBN tepat mutu dengan prinsip value for money” ujarnya. Sebelum mengakhiri materi, Widiarto berkata “Integritas dan profesionalisme jelas sangat dibutuhkan. Pandai itu harus, ‘pandai-pandai’ itu kewajiban” guyonnya. (NF/DS)


Kembali