Berita Inspektorat Jenderal


KEJAKSAAN RI DAN KEMENTERIAN PUPR SIAP DUKUNG VISI PRESIDEN

Post by. ariyanto 21/11/2019

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 bertempat di Hotel Santika Premiere Bandara, Palembang - Sumatera Selatan, diikuti oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen Kejati dan seluruh Kepala Balai/UPT/Satuan Kerja Kementerian PUPR di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir, Widiarto, Sp.1 bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Jan S. Maringka dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru, S.H., M.M.

Acara diawali dengan sambutan selamat datang oleh Gubernur Sumatera Selatan,  sekaligus menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan Pembangunan Strategis di bidang Infrastruktur PUPR wilayah Sumsel dilanjut dengan penandatanganan antara 9 Kepala Kejaksaan Tinggi lainnya dengan 45 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Pulau Sumatera.

 

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir, Widiarto, Sp.1 dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan dalam memberikan memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya jajaran Kementerian PUPR dalam melaksakan kegiatan pembangunan. Untuk itu penandatangan perjanjian kerja sama antara Satuan Kerja Kementerian PUPR dengan 10 Kejaksaan Tinggi di wilayah pulau Sumatera diharapkan dapat memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan baik berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan RI tanggal 1 Maret 2018.

Senada dengan itu, dalam pengarahannya JAM Intelijen Dr. Jan S. Maringka menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Pengawalan Pembangunan Strategis Bidang Infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Sumatera ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan dan Kementerian PUPR dalam mendukung visi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin di bidang percepatan pembangunan infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut Jan juga mengingatkan kembali para Kepala Kejaksaan Tinggi tentang arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center-Bogor tanggal 13 November 2019 lalu, mengenai masih terdapat berbagai laporan tentang perilaku penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum termasuk oknum Kejaksaan RI yang dirasakan dapat mengganggu kenyamanan pembangunan/investasi di daerah. “Saya ingin mengutip apa yang dikatakan Presiden, ‘jangan salah gigit, gigitlah yang salah,” ujar Jan.

“Ke depan, kegiatan pengawalan pembangunan strategis akan lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat preventif/persuasif antara lain pengkajian peraturan perundang-undangan, pemetaan dan analisa masalah terkait pembangunan proyek yang bersifat strategis serta koordinasi dengan aparat pemeriksaan intern pemerintah,” tutup Jan. (Dim/DS)


Kembali