Jakarta (8/5), bertempat di ruang rapat Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Brigjen Pol. Laksana selaku Karokerma KL Sops Polri bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi terkait tugas kerja serta permasalahan yang ditemui oleh Kementerian PUPR dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Koordinasi ini juga merupakan bentuk kongkret tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07/PKS/M/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Koordinasi dilakukan dengan memetakan permasalahan yang ditemui di lapangan. Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursanthyasto selaku pimpinan rapat mengapresiasi niat baik dari POLRI khususnya ASOPS serta mempersilahkan para Inspektur, Direktur Kepatuhan Intern serta Direktur Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk memaparkan permasalahan yang ditemui khususnya yang beririsan dengan keamanan proses pembangunan infrastruktur. Laksana menambahkan bahwasanya POLRI bersifat mengayomi masyarakat, sehingga Kerma KL berupaya sebaik mungkin untuk mengakomodir permintaan baik dari Kementerian atau Lembaga yang praktiknya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat kali ini. Pemetaan risiko telah dilakukan pada daerah – daerah ‘merah’ yang memiliki kendala baik keamanan maupun banyaknya pengaduan. (NF)
-