Sinergi BPKP-ITJEN PUPR Mengawal Infrastruktur Provinsi Jawa Barat
28 Januari 2021
Bandung (28/1), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pembangunan Infrastruktur. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengawasan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN maupun APBD khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Direktif Presiden dan Proyek Strategis Daerah. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memetakan permasalahan dan potensi risiko serta mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam fungsi pengawasan. Turut hadir Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Bimo Adi Nursanthyasto sebagai Narasumber mewakili Inspektur Jenderal T. Iskandar yang berhalangan hadir.
Pada kesempatan ini, Bimo memberikan paparan dengan topik ’Strategi Pengawasan Inspektorat Jenderal PUPR atas Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021’. Disampaikan oleh Bimo, “kita Inspektorat Jenderal PUPR perlu memposisikan diri sebagai mitra strategis Unit Organisasi untuk pencapaian tujuan Kementerian PUPR”, tutur Bimo. Hal ini senada dengan pesan Menteri PUPR bahwasanya Itjen agar sigap mengawal dan menjadi consulting partner, bukan sekadar memeriksa dan menyalahkan. Untuk hal tersebut, Bimo juga menekankan pada pengaplikasian 9 (Sembilan) strategi guna meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kementerian