FGD RAPERMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

11 November 2021

---

Peraturan Menteri ini dimana keterlibatan Unit Kepatuhan Intern sangat berperan dalam pengelolaan pengendalian gratifikasi kedepannya dalam rangka mewujudkan Unit Kerja yang bebas korupsi, bersih dan melayani.

Binsar Simanjuntak, perwakilan Komite Audit Kementerian PUPR juga menambahkan pentingnya pemahaman mengenai konflik kepentingan dijelaskan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini. Hal ini guna memberikan pemahaman yang sama kepada Insan PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar terhindar dari hal tersebut dengan memegang teguh Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR. Kedepannya, diharapkan kolaborasi dan koordinasi dari segala pihak dapat bahu-membahu mewujudkan pengendalian gratifikasi dengan “Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat.”

Halaman: 1 2