Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPKP Dengan Kementerian PUPR

23 Desember 2020

---

melakukan pengawasan dengan benar, “dalam rangka membelanjakan uang negara, kegiatan pengawasan harus dilakukan oleh para Direktur Jenderal hingga ke unit Satker dan Inspektorat Jenderal mendampingi dengan probity audit”, tutup Basuki.

Sebagaimana diketahui Kementerian PUPR dan BPKP sudah lama menjalin sinergi positif. Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP menjadi satu acuan bagi kementian PUPR untuk melakukan pembenahan diri. Dari segi pengawasan, BPKP bersinergi dengan Inspekorat Jenderal untuk menjadikan Kementerian PUPR lebih baik lagi senada dengan semangat membangun negeri. (NF)

Halaman: 1 2