Sosialisasi Nota Kesepahaman PUPR-POLRI Kawal Infrastruktur

22 Maret 2021

---

Medan – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan POLRI. Dalam kegiatan ini turut hadir Kapolda Sumatera Utara Panca Putra, para Kapolres beserta jajarannya, serta para Kepala Balai dan Kepala Satuan Kerja Kementerian PUPR di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Covid-19, setiap peserta wajib menunjukan hasil negatif pada swab berbasis antigen/PCR, serta mengaplikasikan protokol kesehatan pencegahan virus Covid-19. Kegiatan ini merupakan kick off untuk menjalin sinergi serta Kerjasama dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam proses pembangunan Infrastruktur bidang PUPR.

Inspektur Jenderal T. Iskandar dalam sambutannya mengucapkan apresiasi atas komitmen dan kinerja POLRI untuk bersinergi mengawal proses pembangunan infrastruktur sesuai mandat Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dari segi pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iskandar juga menyampaikan terima kasih atas nama Kementerian PUPR khususnya kepada ASOPS POLRI Imam Sugianto karena telah bahu membahu untuk memperbaharui Nota Kesepahaman. “Menteri PUPR dan Kapolri memiliki harapan besar agar kerjasama dan sinergi yang sudah terjalin dengan baik dapat dilanjutkan serta tren positif yang sudah terjalin dapat ditingkatkan dengan landasan Nota Kesepahaman ini”, tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, dalam sambutan Kapolda Sumatera Utara Panca Putra, Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Sumatera Utara berkomitmen untuk bersinergi sehingga Kementerian PUPR dapat bekerja fokus dan maksimal dalam membangun Infrastruktur di Indonesia. Panca menjelaskan bahwa Bapak Kapolri melalui programnya yaitu ‘transformasi menuju Polri Presisi’ salah satunya transformasi operasional dimana salah satu kegiatannya adalah mengamankan program Prioritas Nasional termasuk juga mengamankan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Momen ini sangat penting tidak hanya menyampaikan sosialisasi kerjasama tetapi menjadi sarana informasi terkait proyek Prioritas Nasional yang dijalankan di Sumatera Utara yang harus kita dukung, jika proyek ini tidak terlaksana maka apa yang sudah direncanakan oleh Pemerintah itu sia-sia”, tutur Panca.

Ditambahkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursanthyasto dalam desk panel bahwa Kementerian PUPR ataupun Polri merupakan Instansi Pemerintah sehingga keduanya bergerak dibawah satu komando yaitu Presiden Republik Indonesia. Bimo juga menyampaikan kepada para Kepala Balai yang memiliki paket pekerjaan agar berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah setempat apabila menemukan kendala dan butuh bantuan Kepolisian. (NF)