Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Internalisasi Bidang Pengawasan

15 Juni 2021

---

Semangat Membangun Negeri terus digelorakan. Pemerataan Infrastruktur dari Sabang hingga Merauke terus diupayakan dengan memegang teguh sila kelima yaitu ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi Kementerian PUPR untuk selalu mengabdi sebagai pilar terdepan dalam pembangunan.

Jumat (11/6), bertempat di Hotel Vasa Surabaya, telah dilaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Internalisasi Bidang Pengawasan. Nota Kesepahaman ini merupakan bukti komitmen serta landasan kuat untuk berkolaborasi dalam mempercepat pembangunan Negeri. Turut hadir Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Slamet Hadi beserta jajarannya serta dihadiri para Kepala Balai dan Satuan Kerja Kementerian PUPR di Jawa Timur.

Kegiatan ini dilakukan dengan menjaga ketat penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan kewajiban untuk melakukan Swab Antigen dengan hasil keterangan negatif atau non-reaktif maksimal 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan serta menerapkan 3M.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua dimana sebelumnya sudah terlaksana dengan baik di Medan. Fokus kegiatan ini memberikan pemahaman yang sama kepada para pihak baik Kementerian PUPR maupun POLRI bersinergi demi kemajuan negeri. Dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur tidaklah selalu berjalan dengan mudah. Tantangan dan rintangan menjadi suatu hal yang lumrah. Besar harapan setiap stakeholder dapat saling berhubungan dan bersinergi untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, setelah kegiatan sosialisasi Nota Kesepahaman diadakan Internalisasi di bidang Pengawasan. Dalam Internalisasi ini diawali dengan pemberian materi terkait Gratifikasi oleh Dion Harika Sumarto, Group Head Renbang dan Regulasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pemaparan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi Panel antara para Kepala Balai dengan para Inspektur terkait permasalahan serta kendala dalam proses pembangunan. Inspektorat Jenderal berkomitmen kuat untuk melakukan pendampingan dan pengawasan demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. (NF)