Semangat Perubahan Berkelanjutan Dalam Evaluasi SAKIP RB Tahun 2021

17 September 2021

Jakarta, 17 September 2021 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 14 Gedung Utama Kementerian PUPR telah dilaksanakan Kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Kementerian PUPR secara klasikal dan daring melalui zoom meeting. Dalam agenda tersebut, turut hadir Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN), Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Perwakilan Kepala Pusat Pengembangan Talenta BPSDM, Para Inspektur, dan Tim Penyelenggara SAKIP Kementerian PUPR, serta Tim Evaluator Kementerian PANRB.

Ir. Edy Juharsyah, M.Tech, Karo PAKLN membuka diskusi dengan menyampaikan brief notes terkait Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Harapan kedepannya, Kementerian PUPR dapat mencapai target nilai A (memuaskan) dan mampu memberikan rekomendasi kepada setiap Unor dalam penyusunan Renstra. Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan mengenai tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2020, Progres Perbaikan Manajemen Kinerja, Strategi, Strategi Pelaksanaan Program/Kegiatan Akibat Pandemi Covid-19, serta Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja. Dalam agenda tersebut, Tim Kementerian PANRB Novan Kharisma Sailanti mendiskusikan poin target sasaran strategis/sasaran program/indikator sasaran program yang tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Unor Kementerian PUPR dan Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada kesempatan yang sama bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Lantai 3 Gedung Utama Kementerian PUPR juga dilaksanakan bersamaan kegiatan Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian PUPR. Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antara Lembaga, Sekretaris BPSDM, Kepala Biro Hukum, Kepala BKO, Kepala Pusat Pengembangan Talenta BPSDM, Perwakilan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional BPIW, Sekretaris Itjen, Kepala Biro Komunikasi Publik, Kepala Pusdatin, dan Tim RB Kementerian PUPR tahun 2020.

Secara garis besar, Reformasi Birokrasi mutlak diperlukan untuk mengubah citra birokrasi yang selama ini dinilai lambat dan tidak efisien menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel. Hal tersebut sejalan dengan Arahan Presiden Republik Indonesia, yang meliputi: Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Hal ini sejalan dengan tema evaluasi yang berfokus pada 3 (tiga) hal yaitu: