Pembangunan Budaya Integritas Melalui Gerakan SPAK

01 November 2021

---

Jayapura – Melangkah bersama Persatuan Dharma Wanita Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal mendukung upaya pengawasan dan pencegahan korupsi melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Sebagaimana diketahui, kegiatan ini mengundang Perempuan-Perempuan hebat baik yang memiliki posisi strategis maupun istri dari para pegawai Kementerian PUPR. Mengapa istri dilibatkan dalam kegiatan ini? Istri merupakan pagar sekaligus pengingat dalam keluarga, harapannya Istri/Perempuan mendapatkan pengetahuan akan korupsi sehingga dapat bersikap, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dalam keluarga.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar menyampaikan pesan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam arahan singkatnya bahwa peran keluarga sangat sentral untuk menghindari tindakan korupsi terutama peran ibu sebagai figur utama dalam membina keluarga, karena sebagian besar waktu dan pikiran ibu dicurahkan untuk mendidik anak dan mendampingi suami.

“Keluarga dapat diibaratkan bangunan rumah, dimana pondasi merupakan bagian utama untuk menyokong konstruksi seluruh rumah. Seperti itulah pentingnya peran seorang ibu dalam membina penbentukan karakter budaya anti korupsi dalam keluarga,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam pembukaan acara Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR melalui Gerakan SPAK di Kota Jayapura, Rabu (27/10).

Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan keluarganya bahwa amanat yang diemban suaminya harus dijaga dengan baik sehingga perlu melindungi atau membentengi diri dan keluarga dari segala praktik korupsi. “Peran para perempuan sangat penting sebagai tokoh sentral pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri, maupun perannya dalam organisasi Wanita atau sebagai seorang profesional. Diharapkan para perempuan professional di lingkungan Kementerian PUPR juga mampu menjaga dirinya dan lingkungan kerja dari praktik korupsi serta senantiasa memelihara nilai integritas,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan SPAK mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaannya melalui tes SWAB berbasis PCR/Antigen dan persyaratan utama yaitu mengikuti vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. Dalam pembahasan rapat kali ini, Ibu Kartika Basuki sebagai Penasihat DWP Kementerian PUPR selalu mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan mengucapkan terima kasih pada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. “Meskipun kegiatan ini sempat terhenti dua tahun karena pandemi, semoga semangat melawan korupsi tidak terhenti,” tutur Kartika.