Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Kementerian PUPR

18 Februari 2022

---

Jumat (18/2), telah dilaksanakan rapat evaluasi pelaporan TA 2021 dan persiapan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Kementerian PUPR. Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah dengan agenda evaluasi pelaksanaan Stranas PK TA 2021 dan rencana Penyelesaian Stranas PK TA 2022. Rapat dihadiri oleh Para Pejabat Tinggi Pratama, Sekretaris Direktorat/Badan, Para Kepala Biro, Staff Khusus Menteri PUPR Binsar Simanjuntak dan para pengguna anggaran.

Rapat dipimpin oleh Edy Juharsyah selaku Kepala Biro PAKLN yang menjelaskan tentang program pemerintah melalui LKPP yaitu ‘Bela Pengadaan’. Ditambahkan oleh Edy, Kementerian PUPR berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun 2021, Kementerian/Lembaga ditargetkan melakukan belanja dengan memanfaatkan aplikasi Bela Pengadaan LKPP menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan e-payment lainnya dengan total belanja minimal 10% dari alokasi belanja barang dibawah Rp.200 Juta tahun 2021-2022. Edy juga mengajak para Sekretaris Direktorat/Badan untuk memetakan anggaran yang akan atau dapat digunakan untuk dilakukan pembelanjaan melalui Bela Pengadaan.

Mohammad Zainal Fatah selaku Sekretaris Jenderal mengajak setiap Unit Organisasi untuk berkomitmen pada Stranas PK ini. Pada tahun 2022, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta pengadaan berbasis ‘Bela Pengadaan’ melalui aplikasi e-katalog diharapkan dapat dimaksimalkan. Fatah juga mengajak seluruh insan PUPR guna menyukseskan Stranas PK, serta segala bentuk pengadaan diupayakan melalui e-katalog LKPP sehingga dapat termonitor. Sebagaimana diketahui, Stranas PK Kementerian PUPR untuk tahun 2020 sudah mencapai angka 100%.

Disepakati bersama Kementerian PUPR akan lebih memaksimalkan penggunaan DIGIPay ataupun Bela Pengadaan melalui e-katalog. Sebelum menutup rapat ini, Fatah menambahkan agar setiap Satker mempelajari hal ini dan menggunakan KKP dalam setiap pembelanjaan baik barang ataupun urusan kedinasan yang menggunakan anggaran Negara. (NF)