Koordinasi Tindak Lanjut Audit Investigatif

08 Maret 2022

---

Selasa (8/3), bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, telah dilaksanakan rapat beragendakan pembahasan tata kelola pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif. Rapat kali merupakan tindak lanjut atas Nota Dinas Inspektur VI Nomor 42/ND/If/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Penyampaian Konsep SOP Penilaian Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif. Dalam kesempatan ini rapat dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur IV, Koordinator Bidang Investigasi, Para Kepala Bagian Sekretariat Itjen serta Para Auditor dan dilakukan secara hybrid.

Terdapat tiga topik utama yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat ini yaitu:

1. Langkah-langkah perbaikan tata kelola audit investigatif pada aplikasi e-PTLHP;
2. Bagan alir konsep SOP penilaian tindak kelola tindak lanjut hasil Audit Investigatif;
3. Rekapitulasi Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) Inspektorat VI tahun 2021 dan 2022.

Pada kesempatan ini juga sekilas membahas perbedaan antara Audit Dengan Tujuan Tertentu ADTT) dan Audit Investigatif (AI). Koordinator Bidang Investigasi Elbert menjelaskan perbedaan antara kedua hal tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan, pada ADTT memberikan keyakinan memadai, sedangkan AI untuk memastikan/mengungkap kebenaran;
2. Ruang lingkup, pada ADTT dilakukan dengan sampling sedangkan AI dilakukan secara menyeluruh;
3. Sanksi terkait temuan atau terbukti tidaknya, AI hasilnya lebih firm, sehingga dapat diproses ke Aparat Penegak Hukum (APH) langsung.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian HKIKP Aryo juga menambahkan bahwasanya perbedaan AI dengan ADTT eksplisit dijelaskan pada Surat Edaran Inspektur Jenderal. Investigasi adalah mencari, menemukan dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Bila berbicara tentang korupsi, maka melalui audit investigasi seharusnya dapat mengungkap unsur korupsinya.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo juga berpendapat perlu adanya benang merah dalam kegiatan audit ini yang menjadi ciri khas/pembeda. Bimo juga menampung aspirasi pada sesi diskusi bahwasanya perlu diatur terkait perbedaan ADTT dengan AI, sehingga keduanya tidak tercampur aduk.

Inspektorat Jenderal berupaya untuk memperbaiki tata kelola serta berkontribusi dalam aspek pengawasan pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Integritas perlu dijaga dan ditanamkan dalam diri, mengamalkan nilai i-Prove dan BerAKHLAK serta selalu memperhatikan realitas. (NF)