Tren Positif Semangat Membangun Zona Integritas
24 Maret 2022
Bogor (22/3), bertempat di Ruang Seminar Gedung Kantor Bersama Kementerian PUPR telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas dan pernyataan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Turut hadir Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR bertugas sebagai Koordinator Tim PMPRB Kementerian PUPR berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1763/KPTS/M/2020 Tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PUPR.
Predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima dan berkinerja tinggi. Sedikit berbeda dengan WBK, predikat WBBM ditambah dengan telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwasanya konsep pembangunan ZI sejatinya mengadopsi konsep island of integrity. Konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi serta menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas. Ketika sebuah organisasi menerapkan konsep tersebut, maka secara bersamaan organisasi tersebut menciptakan efisiensi yang lebih besar karena mampu mewujudkan optimalisasi sumber daya yang ada. Mengacu pada snowball effect, besar harapannya dari 3 Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK akan memotivasi serta menularkan semangat Zona Integritas pada unit kerja lainnya.
Bimo juga menambahkan beberapa hal yang perlu menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB, diantaranya:
- Peningkatan pemahaman definisi dan target kinerja pegawai untuk pencapaian kinerja organisasi
- Peningkatan sistem pelayanan publik yang prima
- Mendorong Inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan berdampak pada masyarakat
- Komitmen pembangunan budaya integritas oleh pimpinan Berita Lainnya29 Maret 2022
Benchmarking Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/Governance Risk and Compliance (GRC) dan Peningkatan Kapabilitas APIP
Selengkapnya...
25 Maret 2022Pembahasan Rancangan Perubahan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan ZI untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Selengkapnya...
22 Maret 2022Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Meraih Juara 3 atas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Selengkapnya....png)
22 Maret 2022Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 Kementerian PUPR
Selengkapnya...
