Rapat Koordinasi Kerja Sama Polri Tahun 2022
29 Maret 2022

Selasa (29/3), Ir. Saroni Soegiarto, M. E., selaku Inspektur I mewakili Inspektur Jenderal mengikuti Rapat Koordinasi Kerja Sama Polri Tahun 2022 di Grand Ballroom, Discovery Hotel Ancol. Kegiatan yang dibuka oleh Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si. selaku Asisten Operasi Kapolri, dihadiri pula oleh Kabag atau Kasubbagkerma Satker Mabes Polri, Karoops atau Kabagkerma Roops Polda, dan perwakilan Kementerian/Lembaga sebagai mitra kerja sama Polri.
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, menganalisa, mengevaluasi, dan mengetahui sejauh mana implementasi, manfaat serta hambatan yang dihadapi dalam bekerja sama guna mewujudkan soliditas, profesionalitas, dan sinergitas Polri dengan Kementerian/Lembaga dan mitra kerja sama lainnya
Agung Setya menyampaikan kerja sama dan kolaborasi adalah salah satu upaya Polri untuk meningkatkan kinerja, Polri ingin memperkuat lagi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dalam menghadapi tantangan di depan. Dengan adanya kerja sama tersebut, akan menunjang Polri dalam mengemban tugas dan fungsinya.
“Kementerian PUPR telah melaksanakan kerja sama dengan Polri melalui Nota Kesepahaman, dimana implementasinya direalisasikan melalui kegiatan sosialisasi Nota Kesepahaman, penanganan laporan pengaduan, penegakan hukum dan bantuan pengamanan pada Proyek Strategis Nasional, Prioritas Nasional, dan Pemulihan Ekonomi Nasional” ucap Saroni. Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dan Polri memiliki tujuan sebagai pedoman dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan kerja sama dan sinergisitas. (NAS)
Penutupan Kegiatan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021
Selengkapnya....png)
Kunjungan Lapangan dan Evaluasi Teknis pada Proyek Pembangunan Strategis di Bali dan NTT
Selengkapnya...

Koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Inteligen atas Pengamanan Pembangunan Strategis
Selengkapnya...

Benchmarking Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/Governance Risk and Compliance (GRC) dan Peningkatan Kapabilitas APIP
Selengkapnya...
Pembahasan Rancangan Perubahan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan ZI untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Selengkapnya...
