Penyerahan LHPK dan PDTT BPK RI Tahun 2021 Kepada Kementerian PUPR
31 Maret 2022
Jakarta, 31 Maret 2022 – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah diserahkan kepada Kementerian PUPR melalui kegiatan yang diadakan oleh Biro Keuangan Kementerian PUPR. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid melalui zoom meeting dan beberpa hadir secara langsung di Gedung Utama Lt. 17 Kementerian PUPR. Kegiatan penyerahan LHP dihadiri secara langsung oleh Menteri PUPR, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Unit Organisasi, Anggota 4 BPK RI, Auditor Utama 4 BPK RI, danTim Pemeriksa dari BPK RI.
Penyerahan LHP diawali dengan acara penandatanganan berita acara penyerahan LHPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja) dan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Kementerian PUPR oleh Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI dan Sekretaris Jenderal yang disaksikan oleh Dr. Ismayatun, CSMA, CRMA selaku anggota 4 BPK RI dan Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR. Setelah penandatanganan, LHP diserahkan kepada Menteri PUPR oleh Anggota 4 BPK RI. LHP yang diserahkan terdiri dari:
- Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2021;
- Pemeriksaan Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Mendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2021;
- Pemeriksaan Dengan Tujuan Berita Lainnya
.jpg)
10 April 2022Penutupan Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jafung Auditor Semester II Tahun 2021
Selengkapnya....png)
04 April 2022Pengenalan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal Bagi CPNS Formasi Tahun 2021
Selengkapnya...
03 April 2022Penggunaan Aplikasi SIBIJAK dalam Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
Selengkapnya...
.png)
02 April 2022Rapat Evaluasi Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Selengkapnya....png)
31 Maret 2022Penentuan Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)
Selengkapnya...2.png)