Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Apresiasi Kejaksaan RI atas TP4
27 Januari 2020
Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi pengawalan dan pengaman pemerintah, pembangunan atau TP4 bidang infrastruktur. Rakor kali ini bertempat di Kota Balikpapan, telah dilakukan perjanjian kerjasama antara 65 Balai Besar/Balai/Satker Kementerian PUPR di 14 Provinsi di wilayah pulau Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan 13 Kejaksaan Tinggi pada hari Rabu (9/10/19) yang disaksikan oleh Inspektur Jenderal Widiardo, Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S. Maringka serta turut ikut menyaksikan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Kegiatan bertajuk Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Andal, Indonesia Maju itu bertujuan mengevaluasi kegiatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) di bidang pembangunan infrastruktur PUPR 2019, termasuk persiapan kegiatan 2020 di lingkup Kementerian PUPR wilayah Indonesia bagian tengah. Kementerian PUPR dan Kejaksaan Republik Indonesia menjalin kerjasama untuk mengawal setiap proyek strategis nasional (PSN) termasuk untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ibu kota pemerintahan baru Indonesia.
Dalam sambutannya, Widiarto mengapresiasi kehadiran TP4 dimana dapat memberikan rasa aman bagi Kementerian PUPR dalam bekerja karena sudah memberikan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum (APH). “Dalam lima tahun ke depan, selain pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Selain proyek strategis nasional dan prioritas nasional, Kement