Inspektorat Jenderal Berpartisipasi Dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

03 Oktober 2022

---

Jakarta – Dalam mendukung Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2010-2025 dan Road Map RB Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal (Itjen) turut berpartisipasi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB Level Kementerian (Pusat). Rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2022 secara hybrid di Lantai 14 Ruang Rapat Inspektorat Jenderal dan aplikasi zoom meeting.

Acara dibuka dengan pemaparan dari Staf Ahli Menteri PUPR IV mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya, progres peningkatan nilai hasil yang telah dilakukan, progres simpulan perkembangan pencapaian area perubahan, dan isu strategis Kementerian PUPR. Tujuan evaluasi ini untuk menilai perkembangan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian PUPR dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Kementerian PUPR telah melaksanakan penguatan, penajaman, kolaborasi, dan sinergitas antar unit kerja dalam menunjang hasil reformasi birokrasi dan internalisasi core values ASN Ber-AKHLAK. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain dengan diterbitkannya Keputusan Menteri PUPR No. 896 Tahun 2021 tentang Road Map PUPR Tahun 2020-2024, pemasangan banner dan pembagian buku panduan Core Values Ber-AKHLAK, diterbitkannya buku Road Map RB PUPR 2020-2024, dan penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi level Kementerian dan Unit Organisasi.

Dalam mendukung kinerja organisasi, Kementerian PUPR juga menerapkan penggunaan e-SAKIP dan e-Kinerja yang nantinya akan diselaraskan untuk mendapatkan kinerja individu yang optimal. Penyelarasan tersebut ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2022 dan dapat segera digunakan guna peningkatan pelaksanaan RB.

Pimpinan di Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan RB di Kementerian PUPR. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya dialog kinerja rapat kerja Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Menteri PUPR, dan dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan seluruh Kepala Balai dan Satuan Kerja di seluruh Indonesia yang dilakukan secara berkala. Selain itu, dilaksanakan juga Rapat Monev dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). (NAS)