Itjen Siapkan Konsep Baru: Pengelolaan Pengaduan yang Lebih Efektif

11 November 2024

---

Jakarta - (11/11) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan diskusi mengenai Konsep Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Konsep Tugas Unit Kepatuhan Internal, pada Senin, 11 November 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Lantai 14, Gedung Utama Kementerian PUPR, Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tujuan utama dari diskusi ini adalah meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian PU. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Inspektur, Kepala Bagian, serta para auditor di Kementerian PU.

Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, instansi pemerintah wajib mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Sebagai institusi yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, Kementerian PU telah menetapkan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Pengelolaan pengaduan ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, yang sebelumnya telah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/Ij/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian PU.

Namun, dengan perkembangan terbaru dalam regulasi, Surat Edaran ini kini perlu diperbarui. Pembahasan kali ini diharapkan dapat menyempurnakan aspek teknis yang ada dan menjadikan surat edaran tersebut sebagai pedoman yang lebih relevan untuk pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian PU.

Harapannya, Surat Edaran yang disempurnakan ini bisa membantu pengelolaan pengaduan di Kementerian PU agar lebih cepat, tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (YH)