Perkuat Pengawasan Intern, Itjen Lakukan Evaluasi Produk Hukum

11 Desember 2024

---

Jakarta (11/12) - Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Rapat Evaluasi Produk Hukum pada 11 hingga 13 Desember 2024 di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal, lantai 14. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum di bidang pengawasan intern. Rapat tersebut dibuka oleh Aryo Hestuleksono, Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik (HKIKP), serta dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat I hingga Inspektorat VI yang siap berkolaborasi dalam evaluasi produk hukum.

“Evaluasi produk hukum bidang pengawasan intern ini adalah langkah untuk memutakhirkan produk hukum yang ada sehingga dapat lebih sesuai dengan keadaan saat ini,” ungkap Aryo dalam sambutannya. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya evaluasi sebagai upaya memastikan produk hukum tetap relevan dengan perkembangan regulasi dan tantangan terkini. Dengan demikian, diharapkan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi lebih efektif dan efisien.

Produk hukum yang dievaluasi mencakup 15 Peraturan Menteri, 8 Surat Edaran Menteri, 58 Surat Edaran Inspektur Jenderal, dan 11 Perjanjian Kerja Sama. Proses evaluasi bertujuan untuk menentukan prioritas pembaruan produk hukum yang akan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara lebih optimal. Banyaknya dokumen produk hukum yang menjadi fokus evaluasi mencerminkan komitmen kementerian dalam memutakhirkan dan menyelaraskan pedoman kerja dengan pelaksanaan tugas pengawasan.

Untuk mengoptimalkan hasil evaluasi, peserta rapat dibagi menjadi enam tim dengan tugas spesifik. Setiap tim bertanggung jawab mengisi Form Evaluasi Produk Hukum Bidang Pengawasan Intern Tahun 2024. Form ini dirancang untuk membantu menilai kekuatan, kelemahan, dan relevansi setiap produk hukum yang dievaluasi. Metode ini diharapkan dapat mempercepat proses evaluasi tanpa mengurangi kualitas hasilnya.

Rapat ini bukan sekedar rutinitas, melainkan upaya strategis untuk memastikan setiap aturan memberikan nilai tambah. Proses evaluasi yang terstruktur mendorong setiap tim memberikan masukan yang komprehensif dan solutif. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk revisi atau pembaruan produk hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

Keberhasilan rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menciptakan tata kelola pengawasan intern yang lebih baik. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk terus berinovasi di bidang hukum dan pengawasan demi mendukung tercapainya target pembangunan nasional secara transparan dan akuntabel. (NAS)