Koordinasi Aksi Penguatan Integritas Pelaku Usaha Tahun 2025-2026

10 Februari 2025

---

Jakarta - (05/02) - Kegiatan Koordinasi Aksi Penguatan Integritas Pelaku Usaha Tahun 2025-2026 di Kementerian Pekerjaan Umum diselenggarakan di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 14. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Hukum, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat aksi pengendalian dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan

Acara dibuka oleh Koordinator Harian Stranas Pencegahan Korupsi, Juhanah. Juhanah menekankan, ”Implementasi laporan keuangan pada platform Financial Reporting Single Window pelaku usaha untuk sektor konstruksi”. Pelaku usaha baik itu kewajiban pelaporan yang audit maupun non-audit, telah diklasifikasikan, dan sistemnya disiapkan dengan taksonomi pelaporan keuangan yang jelas. Dengan adanya Financial Reporting Single Window (FRSW), pasca pelaporan akan terdapat mekanisme pembagian paket kepada Kementerian/Lembaga, sehingga pelaku usaha cukup melakukan satu kali pelaporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Selain itu, efisiensi waktu dan akuntabilitas juga dapat ditingkatkan.

Financial Reporting Single Window ditargetkan menjadi pangkalan data laporan keuangan nasional yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pengembangan FRSW merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pelaku usaha di sektor keungan dan pihak yang memiliki interaksi bisnis dengan sektor keuangan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keungan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung kewajiban penyampaian laporan keungan tersebut, pemerintah dapat membentuk atau menunjuk platform bersama dalam pengelolaan laporan keuangan.

Dengan melakukan peningkatan akurasi data Beneficial Ownership (BO) melalui verifikasi, diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan, mengurangi risiko tinggi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data. (JBB)