Sinergi Strategis antara Kejaksaan Agung dan Kementerian PUPR dalam Pengamanan Pembangunan Infrastruktur

06 Maret 2024

salah satu penentu keberhasilan dalam melakukan pengamanan untuk meniadakan atau meminimaliris AGHT,” ungkap Rheda.

Baik Kejaksaan Agung, Kementerian PUPR maupun Kementerian atau Lembaga lainnya meyakini bahwasanya apa yang dilakukan bersama, khususnya melalui program PPS, memiliki manfaat yang nyata sehingga sinergi positif yang sudah terjalin diharapkan mampu ditingkatkan. Iskandar juga meminta untuk memonitor dan mendampingi beberapa paket pekerjaan yang belum selesai hingga tuntas.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR juga diberikan mandat khusus untuk membangun Bandar Udara di Kalimantan yang seharusnya menjadi tugas dari Kementerian Perhubungan. Untuk hal itu, Iskandar juga meminta dukungan langsung dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang hadir pada kesempatan tersebut serta pada Tim PPS dan Jamintel secara khusus agar terus mendampingi pekerjaan Kementerian PUPR. (NF)