Inspektorat Jenderal Kementerian PU Sampaikan Knowledge Sharing Kelembagaan kepada Inspektorat Utama BAPPENAS

09 Februari 2026

---

Jakarta, 03 Februari 2026 – Inspektorat Jenderal Kementerian PU menerima kunjungan Inspektorat Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/BAPPENAS), hari Selasa tanggal 03 Februari 2026 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Lantai 14 Gedung Utama Kementerian PU. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Seluruh Inspektur, Kepala Bagian, serta Auditor di Inspektorat Jenderal, juga Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan (BKK) dan Auditor dari BAPPENAS.

Perwakilan dari BAPPENAS menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk benchmarking/knowledge sharing oleh BAPPENAS dalam rangka mendalami model organisasi dari beberapa Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan ini, Inspektur Jenderal Kementerian PU menyampaikan sistem kerja kelembagaan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian PU, yang meliputi:

1. Dasar Strategi dan Filosofi Kelembagaan;
2. Mekanisme Pengawasan Lintas Sektor/Lintas Direktorat Jenderal;
3. Mekanisme sinkronisasi Risk Register setiap Dirjen menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di masing-masing Inspektorat;
4. Peran Inspektorat VI untuk menstandarisasi mekanisme penugasan mandatory melalui fungsi Research & Development (R&D);
5. Peran Sekretariat Inspektorat Jenderal;
6. Integrasi Sistem Pengawasan Digital (e-Audit) lintas Inspektorat;
7. Tantangan Implementasi & Strategi Mitigasi Model Sektoral;
8. Standar pengembangan kompetensi di Inspektorat Jenderal;
9. Opini Makro atas GRC dan Maturitas IACM 2024 Kementerian PU; dan
10. Efektivitas Oversight & Peran Strategis Komite Audit.

Acara dilanjutkan diskusi dari masing-masing Inspektorat I sampai VI di Inspektorat Jenderal dengan Inspektorat Utama BAPPENAS. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masing-masing instansi dalam mengimplementasikan kebijakan kelembagaan secara efektif dan akuntabel. (HJA)