Pembahasan Masukan atas Rancangan Surat Edaran Menteri PU tentang Mekanisme Telaah dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian Pekerjaan Umum dan Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Pengendalian Produk Impor di

29 Mei 2026

---

Jakarta, 29 Mei 2026 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menggelar rapat pembahasan terkait Rancangan Surat Edaran (SE) Menteri PU tentang Mekanisme Telaah dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di lingkungan Kementerian PU serta Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Pengendalian Produk Impor di Kementerian Pekerjaan Umum.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Lantai 14 Gedung Menteri PU tersebut merupakan tindak lanjut atas prakarsa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam penyusunan kedua rancangan produk hukum dimaksud. Pembahasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi dan teknik penyusunan produk hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembahasan Rancangan SE Menteri PU tentang mekanisme telaah dan reviu atas rencana penggunaan metode pemilihan penunjukan langsung, disampaikan bahwa rancangan tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya terkait metode penunjukan langsung pada kondisi tertentu.

Inspektorat Jenderal juga memberikan sejumlah catatan terhadap teknik penyusunan dan substansi rancangan produk hukum tersebut. Dari sisi teknik penyusunan, rancangan dinilai lebih tepat disusun dalam bentuk Peraturan Menteri dibandingkan Keputusan Menteri karena materi muatannya lebih bersifat pengaturan norma hukum.

Melalui rapat pembahasan ini, diharapkan kedua rancangan produk hukum tersebut dapat disempurnakan sehingga menghasilkan kebijakan yang akuntabel, tepat sasaran, serta mendukung tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan dan sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.