Kementerian PUPR Terima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK

26 Oktober 2020

---

Bertempat di Gedung Tower BPK RI pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian PUPR. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari 18 proyek yang berasal dari berbagai donor. Proyek-proyek yang diperiksa tersebut adalah:

1. Metropolitan Sanitation Management and Health Project
2. Merotpolitan Sanitation Management Investment Project
3. Flood Management in Selected River Basins Sector Project
4. Accelerating Infrastructur Delivery Through Better Engineering Services Project
5. Community-Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degradation
6. Coral Reef Rehabilitasion and Management Program-Coral Triangle Initiative
7. Western Indonesia National Roads Improvement Project
8. National Affordable Housing Program (NAHP)
9. Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)
10. Indonesia Tourism Development Project (ITDP)
11. Promoting Sustainable CBNRM and Institutional Development (FIP-II)
12. Preparation of Sustainable Landscape Program in Jambi Project (SLP)
13. Preparation of Strengthening of Social Foresty (SSF)
14. Sustainable Management of Agricultural Research (SMART D)
15. Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scalling-up Initiative (READSI)
16. Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS)
17. Regional Road Development Project (RRDP)
18. Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)

Sesuai Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya, Auditorat Utama Keuangan Negara IV (AKN IV) bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 6 (enam) Kementerian/Lembaga (K/L). Dari 6 (enam) Kementerian yang menjadi tanggung jawab pemeriksaan di AKN IV, ada 4 (empat) Kementerian yang mendapatkan Pinjaman/Hibah tersebut, yakni:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10 proyek
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 4 proyek
3. Kementerian Pertanian sebanyak 3 proyek
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 proyek

Diharapkan dengan adanya pemeriksaan dari BPK menjadikan tata kelola serta laporan keuangan proyek pinjaman dan hibah luar negeri di Kementerian PUPR lebih akuntabel. (arg)