Itjen Memprakarsai Penerbitan SE Menteri PUPR

11 November 2020

---

Jakarta - Rabu (11/11), Kementerian PUPR telah menerbitkan SE (Surat Edaran) Menteri mengenai Pengendalian Internal dengan diprakarsai oleh Itjen. Tidak tanggung-tanggung, Kementerian PUPR menerbitkan dua SE sekaligus. SE yang pertama adalah SE Nomor 23/SE/M 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Temuan Audit Inspektorat Jenderal yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti. SE berikutnya adalah SE Nomor 24/SE/M/2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penerbitan SE Nomor 23/SE/M/2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Organisasi selaku auditi/klien dan Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian PUPR dalam penyelesaian Temuan Audit yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TATD). Kriteria TATD yang dimaksud dalam SE tersebut terdiri dari temuan dan rekomendasi yang bersifat administrasi serta temuan dan rekomendasi yang mengandung kerugian negara. Penjelasan lebih rinci mengenai kriteria TATD dapat disimak pada SE Nomor 23/SE/M/2020, dengan terbitnya SE tersebut diharapkan TATD pada Kementerian PUPR dapat segera tuntas.

SE Nomor 24/SE/M/2020 dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian PUPR. Tidak hanya diterapkan pada tahap pelaksanaan Pengawasan Intern saja, Pendekatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko  mulai diterapkan pada tahap perencanaan Pengawasan Intern. Hal ini sejalan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dirumuskan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). SE Nomor 24/SE/M/2020 merupakan salah satu tools untuk menghubungkan Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Good Governance. Adanya SE ini diharapkan dapat meningkatkan maturity SPIP Kementerian PUPR. (Vit)