Rapat Koordinasi Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur

25 Agustus 2022

---

pendampingan;

Tahap pemilihan penyedia, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan melakukan pendampingan tanpa melakukan intervensi;

Pada pelaksanaan, Inspektorat Jenderal bersama dengan Direktorat Pembina Teknis dan Direktorat Kepatuhan Intern;

Dalam pembayaran akan dilakukan BPKP dengan dilakukan pemetaan bahwa hasil yang dilakukan Inspektorat Jenderal disampaikan kepada BPKP.

Kendala yang dihadapi adalah pembebasan lahan, keterbatasan waktu, dan pembangunan yang dilakukan secara staging. Direktur Pengawasan BPKP mengatakan telah menerbitkan pedoman untuk APIP terkait pengadaan barang/jasa bersifat pendampingan yang dinamakan Probity Audit dan mendorong agar Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan melalui Probity Audit sehingga setiap permasalahan yang tidak sesuai dapat segera diberikan rekomendasi. Inspektorat Jenderal dan BPKP akan berkolaborasi dalam pengawasan pembangunan IKN sehingga dapat dilaksanakan dengan profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. (DA)

 

Halaman: 1 2