Rapat Komite Audit Pembahasan Data Pegawai dalam Laporan Kinerja Kementerian PUPR
09 September 2024
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi SAKIP di Kementerian PUPR,” ujar Subaiha.
Selanjtutnya, Satriadarma Elliska, Ketua Tim Reviu Lakin Kementerian PUPR menuturkan, ”Dari hasil reviu, sudah dilakukan tindak lanjut berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor PW.0105-Ww/65 tanggal 13 Maret 2024 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian PUPR TA. 2023 yaitu dalam penyusunan Laporan Kinerja ke depannya, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan diharapkan untuk menginstruksikan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Unit Organisasi bahwa dalam menyajikan jumlah pegawai Kementerian PUPR di dalam Laporan Kinerja Unit Organisasi menggunakan database jumlah kepegawaian dari Biro Kepegawaian, Organiasai, dan Tata Laksana (BKO), Sekretariat Jenderal. Kami harapkan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri agar dapat melakukan pengembangan aplikasi e-SAKIP sesuai dengan hasil reviu yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal”.
Sebagai penutup, Komite Audit menyarankan beberapa hal, termasuk segera melakukan rekonsiliasi data pegawai di Kementerian PUPR dan meminta Biro Kepegawaian untuk menyurati seluruh Unit Organisasi guna melakukan rekonsiliasi data kepegawaian secara periodik, ”Yang terakhir mari tingkatkan awarness kita terhadap data kepegawaian, karena data kepegawaian masuk ke dalam Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang juga akan diarsipkan oleh Kementerian PAN&RB, sehingga perlu adanya data yang akurat,” tandas Binsar”. (YH)
Inspektorat Jenderal Kementerian PU Memperkuat Peran APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Penanganan Keadaan Darurat
Selengkapnya...
Itjen Kementerian PU Kawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat Pasca Bencana di Sumatera Utara
Selengkapnya...
Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Sumatera Barat
Selengkapnya...
Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh
Selengkapnya...
Itjen Bahas Konsep Naskah Nota Kesepahaman dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Terkait Pembangunan Strategis Pada Pekerjaan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Selengkapnya...
Itjen PU Kawal Verifikasi Naskah Nota Kesepahaman dengan Polri Mengenai Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Gelar Nonton Film Bersama dan Diskusi Inspiratif Peringati Hakordia 2025
Selengkapnya...