Itjen Siapkan Konsep Baru: Pengelolaan Pengaduan yang Lebih Efektif
11 November 2024
2.png)
pembangunan infrastruktur, Kementerian PU telah menetapkan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Pengelolaan pengaduan ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, yang sebelumnya telah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/Ij/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian PU.
Namun, dengan perkembangan terbaru dalam regulasi, Surat Edaran ini kini perlu diperbarui. Pembahasan kali ini diharapkan dapat menyempurnakan aspek teknis yang ada dan menjadikan surat edaran tersebut sebagai pedoman yang lebih relevan untuk pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian PU.
Harapannya, Surat Edaran yang disempurnakan ini bisa membantu pengelolaan pengaduan di Kementerian PU agar lebih cepat, tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (YH)
.png)
Koordinasi Tindak Lanjut Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan Pemeriksaan BPK RI, Hasil Evaluasi Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko Tingkat UPR T-1 serta Koordinasi Rencana Pengawasan Intern TA 2025
Selengkapnya...4.png)
Itjen Siapkan Konsep Baru: Pengelolaan Pengaduan yang Lebih Efektif
Selengkapnya...
Rapat Pembahasan Rancangan Surat Edaran Inspektur Jenderal Tentang Mekanisme Pengumpulan Data Pengawasan Intern
Selengkapnya....png)
Diskusi Agenda Prioritas Pengawasan Nasional & Pengawasan Kinerja Program/ Lintas Sektor TA 2025
Selengkapnya...
DISKUSI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PROYEK STRATEGIS ANTARA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR DENGAN INSPEKTORAT KOTA DEPOK
Selengkapnya...
Workshop Aplikasi E-Integrity BPKP Untuk Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian PUPR Tahun 2024
Selengkapnya....png)