Sharing Session Pengendalian Gratifikasi Kementerian PU Dalam Rangka Hakordia 2024

09 Desember 2024

---

Jakarta - (5/12) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan kegiatan Sharing Session Program Pengendalian Gratifikasi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Sapta Taruna, Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan diikuti oleh berbagai pihak secara daring melalui zoom meeting maupun secara luring. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, Mutia Carina, selaku Kepala Satgas Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Fitrijani Anggraini dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Nasional Tahun 2023. Kegiatan ini membahas tantangan dalam membangun budaya integritas, peran pimpinan sebagai teladan, strategi anti gratifikasi, evaluasi implementasi, mitigasi risiko, serta pentingnya kolaborasi antara UPG dan KPK.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dalam sambutannya menyatakan, “Gratifikasi merupakan salah satu pintu masuk korupsi yang dapat melemahkan integritas individu dan institusi.” Beliau menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko gratifikasi di setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sektor di Kementerian PU. Menurutnya, langkah ini sangat diperlukan untuk menjaga integritas di lingkungan kementerian.

Wakil Menteri PU juga mengungkapkan bahwa salah satu misi besar Presiden Prabowo melalui Asta Cita adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Dalam konteks ini, pengendalian gratifikasi menjadi elemen penting dalam reformasi birokrasi, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Diana. Pengendalian gratifikasi, tambahnya, adalah langkah yang tidak dapat ditawar untuk menjaga integritas aparatur negara.

Beliau menegaskan bahwa program ini bukan hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan profesionalisme. “Saya mengajak seluruh insan Kementerian PU untuk berkomitmen memberantas korupsi dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi,” ujar Wamen Diana Kusumastuti. Setiap penerimaan gratifikasi, baik yang disengaja maupun tidak, wajib dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi. Pelaporan ini, lanjutnya, bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga bagian dari langkah transparansi untuk menjaga akuntabilitas. Sosialisasi dan edukasi mengenai gratifikasi harus terus

Halaman: 1 2