Diskusi Antara Itjen Kementerian PU dengan Itjen Kementerian PKP Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK Bidang Perumahan
11 Februari 2025

Juta Rumah (PSR), Audit Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Audit Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), Audit Kinerja Berbasis Risiko (AKBR). Selanjutnya, Inspektorat Jenderal Kementerian PU akan merumuskan kebijakan dalam masa transisi terkait dokumen TL yang masih prosess verifikasi, melakukan serah terima saldo temuan BPK yang tugas dan fungsinya telah berubah ke Kementerian PKP, dan berkoordinasi dengan BPK terkait saldo temuan yang akan dialihkan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP.
“Jika ada dari Inspektorat Jenderal Kementerian PKP yang ingin mengikuti pelatihan teknis dan pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian PU, bisa kami terima sebagai peserta prioritas,” tambah Dadang.
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menyampaikan apresiasi atas kesempatan kerja sama ini, “Kami belajar dari Kementerian PU. Luar biasa pencapaian Itjen dari Kementerian PU. Kami menyambut baik usulan pelatihan agar dapat dilakukan transfer knowledge,” ujarnya.
Diharapkan dengan adanya konsolidasi ini, Kementerian PKP dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan. Sehingga, laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntabilitas dapat diterbitkan pada Desember 2025. (DR)
Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian PU Tahun 2024-2025
Selengkapnya...
Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Tata Kelola di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
Selengkapnya....png)
.png)
Inspektorat Jenderal Gelar Pembahasan Konsepsi Awal kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2025
Selengkapnya...
.png)
Diskusi Antara Itjen Kementerian PU dengan Itjen Kementerian PKP Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK Bidang Perumahan
Selengkapnya...

