Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum
24 Maret 2025
tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kriteria pemilihan anggota UPG. Kementerian Hukum membagikan pengalaman mereka terkait kendala implementasi Unit Kepatuhan Internal (UKI), sementara Kementerian PU menghadapi tingginya permintaan narasumber dalam internalisasi di berbagai balai. Perubahan regulasi terbaru turut menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi.
Pertemuan ditutup dengan apresiasi dari Aryo dan Nizar atas diskusi yang berlangsung. Diharapkan hasil benchmarking ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian gratifikasi di kedua kementerian. Dengan koordinasi yang lebih erat antara Itjen Kementerian PU, Kementerian Hukum, dan KPK, pengendalian gratifikasi dalam lingkungan pemerintahan diharapkan semakin optimal. - Fauzan
Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman Antara Kementerian PU dengan Kejaksaan Agung RI
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Bahas Konsep Nota Kesepahaman Kementerian PU dan PPATK
Selengkapnya...
Itjen Kementerian PU Bahas Pembaruan Nota Kesepahaman untuk Tingkatkan Efektivitas Kerja Sama
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Perkuat Komitmen Pengawasan Dengan Penandatanganan Pakta Integritas
Selengkapnya...
Peran Aktif UKI dalam Menciptakan Pengendalian yang Cepat, Tepat, dan Berani
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Gelar Sosialisasi Hukum Progresif dan Audit Forensik untuk Perkuat Pengawasan Internal
Selengkapnya...
Cetak Protokoler Andal dan Cekatan: Pegawai Itjen Dibekali Keterampilan Melalui Workshop
Selengkapnya...
Peningkatan Budaya Sadar Risiko di Inspektorat Jenderal: Kolaborasi Internalisasi Manajemen Risiko dan Peneguhan Etika Auditor
Selengkapnya...