Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum
24 Maret 2025

tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kriteria pemilihan anggota UPG. Kementerian Hukum membagikan pengalaman mereka terkait kendala implementasi Unit Kepatuhan Internal (UKI), sementara Kementerian PU menghadapi tingginya permintaan narasumber dalam internalisasi di berbagai balai. Perubahan regulasi terbaru turut menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi.
Pertemuan ditutup dengan apresiasi dari Aryo dan Nizar atas diskusi yang berlangsung. Diharapkan hasil benchmarking ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian gratifikasi di kedua kementerian. Dengan koordinasi yang lebih erat antara Itjen Kementerian PU, Kementerian Hukum, dan KPK, pengendalian gratifikasi dalam lingkungan pemerintahan diharapkan semakin optimal. - Fauzan
Itjen PU Laksanakan Revisi Kedua Jakwas PKPT 2025 dan Revisi Anggaran Set. Itjen
Selengkapnya....png)
4.png)
Itjen PU dan AAIPI Matangkan Rencana Kerja Komite Telaah Sejawat 2025
Selengkapnya...12.png)
Itjen PU Dorong Validasi dan Pendampingan Proyek Strategis Bersama Kejaksaan Agung
Selengkapnya...
Itjen PU Tingkatkan Akuntabilitas Melalui Penguatan Investigasi dan Tata Kelola Kearsipan
Selengkapnya...
Itjen PU Terima Kunjungan Studi Tiru Kemendes untuk Penguatan Sistem Pengawasan
Selengkapnya...2.png)
Strategi Inspektorat Jenderal PU Tingkatkan Kapabilitas Pengawasan Menuju Level 5
Selengkapnya...2.png)
2.png)