Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum
24 Maret 2025

Kementerian PU mengadopsi Three Lines of Defense Model, yang terdiri dari struktur UPG di tingkat kementerian, unit kerja, dan unit pelaksana teknis (UPT). Struktur ini memastikan pengendalian gratifikasi dilakukan secara berjenjang dan sistematis.
Untuk memfasilitasi pelaporan gratifikasi, Kementerian PU menyediakan melalui berbagai kanal, yaitu website, WhatsApp, dan email. Berdasarkan tren pelaporan formal, pegawai cenderung menggunakan website, sedangkan konsultasi lebih banyak dilakukan melalui WhatsApp dan email. Batas waktu pelaporan ke KPK tetap dijaga agar tidak melebihi 30 hari kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka memperkuat pengendalian gratifikasi, UPG Kementerian PU telah menyelenggarakan 112 kegiatan internalisasi yang melibatkan lebih dari 17.122 peserta. Kolaborasi dengan KPK juga terus dilakukan melalui berbagai program, seperti PAKU Integritas, PRESTASI, serta pelatihan E-Learning tentang pemahaman gratifikasi. Salah satu inovasi yang diangkat dalam pertemuan ini adalah pendampingan dalam kegiatan seremonial, seperti pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri PU Nomor 2 Tahun 2022.
Diskusi dalam pertemuan ini menyoroti berbagai
Koordinasi STRANAS-PK 2025-2026 Antara Kementerian PU dengan Tim Ahli Stranas PK dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi
Selengkapnya...6.png)
Itjen PU Gelar Quality Assurance Atas Telaah Sejawat Ekstern untuk Perkuat Pengawasan
Selengkapnya...2.png)
Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Perkuat Komitmen dalam Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
Selengkapnya....png)
Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian PU Tahun 2024-2025
Selengkapnya...
Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Tata Kelola di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
Selengkapnya....png)
.png)
Inspektorat Jenderal Gelar Pembahasan Konsepsi Awal kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2025
Selengkapnya...