Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum

24 Maret 2025

Card image


tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kriteria pemilihan anggota UPG. Kementerian Hukum membagikan pengalaman mereka terkait kendala implementasi Unit Kepatuhan Internal (UKI), sementara Kementerian PU menghadapi tingginya permintaan narasumber dalam internalisasi di berbagai balai. Perubahan regulasi terbaru turut menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi.

Pertemuan ditutup dengan apresiasi dari Aryo dan Nizar atas diskusi yang berlangsung. Diharapkan hasil benchmarking ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian gratifikasi di kedua kementerian. Dengan koordinasi yang lebih erat antara Itjen Kementerian PU, Kementerian Hukum, dan KPK, pengendalian gratifikasi dalam lingkungan pemerintahan diharapkan semakin optimal. - Fauzan

Halaman: 1 2

Berita Lainnya
1 hari yang lalu
Itjen PU Tetapkan 15 Unit Kerja Menuju WBK/WBBM 2025
Selengkapnya...
Palm Springs Road
2 hari yang lalu
Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Itjen PU Gelar Desk Tematik di Sumatera Utara
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 hari yang lalu
Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2025 Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Palm Springs Road
14 hari yang lalu
Konsultasi Regional Kementerian PU 2025: Orkestrasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas
Selengkapnya...
Palm Springs Road
16 hari yang lalu
Reviu Usulan Perubahan TA 2025 Tekankan Efisiensi dan Akuntabilitas
Selengkapnya...
Palm Springs Road
23 hari yang lalu
Kementerian PU Gelar Acara Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dengan Fokus kepada Pengawasan
Selengkapnya...
Palm Springs Road
25 hari yang lalu
Reviu Program KPBU 2021-2024 untuk Memperkuat Pengawasan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Palm Springs Road
30 hari yang lalu
Kementerian PU Gelar Evaluasi Mandiri Pembangunan ZI Tahun 2025
Selengkapnya...
Palm Springs Road