Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum
24 Maret 2025
tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kriteria pemilihan anggota UPG. Kementerian Hukum membagikan pengalaman mereka terkait kendala implementasi Unit Kepatuhan Internal (UKI), sementara Kementerian PU menghadapi tingginya permintaan narasumber dalam internalisasi di berbagai balai. Perubahan regulasi terbaru turut menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi.
Pertemuan ditutup dengan apresiasi dari Aryo dan Nizar atas diskusi yang berlangsung. Diharapkan hasil benchmarking ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian gratifikasi di kedua kementerian. Dengan koordinasi yang lebih erat antara Itjen Kementerian PU, Kementerian Hukum, dan KPK, pengendalian gratifikasi dalam lingkungan pemerintahan diharapkan semakin optimal. - Fauzan
Bentuk Implementasi Untuk Mewujudkan Good Governance, Inspektorat Jenderal gelar ”Reviu Usulan Perubahan RKBMN Kementerian PU TA 2026”
Selengkapnya...
Dengar Aspirasi Generasi Muda, Itjen Kementerian PU Dorong Transformasi Melalui "Integrity Talk"
Selengkapnya...
Inspektur Jenderal Kementerian PU Buka Reviu Usulan Perubahan RKBMN TA 2026
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Selenggarakan Pembahasan Risiko Fraud dalam Rangka Pelaksanaan AKBR dan Lanjutan Rancangan SE Irjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit atas Tindak Kecurangan
Selengkapnya...
Perkuat Pengawalan Pembangunan, Itjen Kementerian PU dan BPKP Gelar Pelatihan Tata Kelola Pengawasan Intern
Selengkapnya...
Perkuat Tata Kelola Pengawasan, Pimpinan Siap Mendukung Transformasi Peran Auditor
Selengkapnya...
Tingkatkan Profesionalisme APIP, Itjen PU Gelar Pelatihan Investigatif dan Saksi Ahli
Selengkapnya...