Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum
24 Maret 2025
tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kriteria pemilihan anggota UPG. Kementerian Hukum membagikan pengalaman mereka terkait kendala implementasi Unit Kepatuhan Internal (UKI), sementara Kementerian PU menghadapi tingginya permintaan narasumber dalam internalisasi di berbagai balai. Perubahan regulasi terbaru turut menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi.
Pertemuan ditutup dengan apresiasi dari Aryo dan Nizar atas diskusi yang berlangsung. Diharapkan hasil benchmarking ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian gratifikasi di kedua kementerian. Dengan koordinasi yang lebih erat antara Itjen Kementerian PU, Kementerian Hukum, dan KPK, pengendalian gratifikasi dalam lingkungan pemerintahan diharapkan semakin optimal. - Fauzan
Itjen Kementerian PU Bahas Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Selengkapnya...
Sosialisasi mengenai Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan Instansi lainnya lingkup Sosialisasi Surat Edaran Menteri PU No 7/SE/Mn/2026 serta Memorandum Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Pelaksanaan ADTT-Verifikasi TLRHP BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Kementerian PU menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI
Selengkapnya...
Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Bulan Mei 2026 dan Rencana Bulan Juni 2026
Selengkapnya...